Oleh: Fauzi As, Pengamat Kebijakan Publik.
—-
AYA mendapat kabar dari wartawan sejak penggeledahan rumah Rizky Pratama, Koordinator Kabupaten (Korkab) BSPS Sumenep. Rumahnya kosong. Info terakhir jaksa tak jadi menahan. Mungkin belum cukup bukti, atau masih menunggu wahyu dari DKI.
Tak ada rilis resmi. Hening. Seolah-olah ini bukan kasus korupsi, seperti episode awal sinetron Ramadan: “Korkab Menghilang Sebelum Azan Maghrib.”
Mungkin saja Rizky ngopi di rumah kepala desa. Atau sedang meditasi mendengarkan burung berkicau sambil menunggu siapa yang lebih dulu peduli: kades? dewan? atau hanya nuraninya sendiri.
Informasi lain menyebut: Rizky ogah diborgol sendirian. Katanya, dia bukan tumbal. Dia hanya pion yang sempat belajar jalan menyerong.
Data-data Rizky yang dititipkan pada salah satu temannya disebut-sebut mampu menjadi detonator yang kalau meledak, bukan hanya Sumenep yang guncang. Tapi bisa bikin Jaksa Agung bolak-balik ke Senayan.
Konon, ia sudah menitipkan pesan rahasia ke kerabatnya. Entah apa isinya: rincian setoran Rp120 juta satu desa? Daftar lengkap 1.750 titik BSPS? Atau justru notulen rapat gelap yang menandatangani kesepakatan tak tertulis: “Yang penting jangan bocor di media.”
Ingat, Rizky bukan siapa-siapa. Tapi ketika ia dikawal oleh stempel-stempel kekuasaan lokal, mendadak jadi siapa-siapa banget.
Ia adalah saksi mahkota yang lahir dari rahim politisi, dibesarkan oleh struktur abu-abu.
Saya tak mengerti mengapa akhir-akhir ini Rizky justru nampak menakutkan, seolah mampu mengendalikan “proses hukum yang sedang berjalan.”
BSPS Bukan Kasus. Ini Pintu Belakang.
Pintu kecil bernama Rizky Pratama menuju istana besar bernama “Anggaran Rakyat”.
BSPS hanya taplak meja kusut. Di bawahnya meja mewah dipenuhi proyek siluman, dengan uang timbangan.
Lihat tanggalnya: Rabu, 16 Juli 2025. Rizky dipanggil Kejati. Hari itu mungkin bukan hari pemeriksaan, mungkin hari itu adalah penentuan: siapa yang bisa dijadikan tersangka menemani Rizky, dan siapa yang dijadikan iklan di TV.
Sampai hari ini, seremonial jalan terus. Lebih dari 50 kepala desa sudah dipanggil. Tapi tak satu pun tersangka diumumkan.
Kelas teri masih menghilang, kelas kakap tertawa melenggang. Yang muncul hanya narasi klise: “Kami mendalami…”, “Kami menindaklanjuti…”, “Kami tunggu hasil gelar perkara…”
Rakyat Sumenep Sedang Menonton.
Tapi ini bukan panggung teater. Ini ruang uji integritas. Apakah Anda berani masuk ke ruang gelap BSPS, atau cukup berdiri di pintu sambil berpidato di depan backdrop bertuliskan: “Jaksa Tegas Tanpa Pandang Bulu”?
Kalau jaksa tak sanggup menggigit, maka jangan pakai taring palsu. Karena rakyat sudah tahu: setiap kalimat “proses hukum masih berjalan” bisa jadi ada kode etik baru dari sebuah kompromi yang sudah disepakati.
Akhir kata untuk Pak Kuntadi – Sang Pahlawan: Jangan cuma tangguh di spanduk. Buktikan bahwa BSPS bukan sekadar daftar penerima bantuan, tapi kamus lengkap dan pintu masuk kejahatan anggaran.
APBN sampai APBD, dari proposal palsu sampai proyek palsu, dari kepala desa sampai kepala daerah.
Kalau tidak, maka rumah yang dibangun dari BSPS bukan milik rakyat, tapi milik para penjarah yang kini sedang membangun tembok kekebalan di sekitar kantornya.
Dan jika itu terjadi, nama Anda Pak Kuntadi, akan abadi bukan sebagai jaksa hebat, tapi sebagai penjaga pintu yang takut masuk pada istana yang lampunya dengan sengaja dimatikan. (*)
