Kebijakan Penataan PKL Eks PJKA Dinilai Amburadul, Pedagang Turun Jalan Minta Kadiskop Pamekasan Dicopot

- Jurnalis

Kamis, 8 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Pamekasan, Nur Faisal saat berorasi. (KLIKMADURA)

Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Pamekasan, Nur Faisal saat berorasi. (KLIKMADURA)

PAMEKASAN || KLIKMADURA – Kesabaran para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di eks Stasiun PJKA Pamekasan sudah habis. Mereka akhirnya turun jalan akibat kebijakan penataan yang dilakukan pemerintah dinilai amburadul.

Puluhan pedagang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Pamekasan, Kamis (8/5/2025). Mereka menuntut Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Ketenaga Kerjaan (Diskop UKM dan Naker) Pamekasan, Muttaqin dicopot dari jabatannya.

Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Pamekasan, Nur Faisal memimpin langsung aksi tersebut. Pria dengan gelar akademik Magister Hukum itu mengaku geram lantaran kebijakan pemerintah terkait penataan PKL eks PJKA amburadul.

Baca juga :  Ketua DPRD Pamekasan Tegaskan Anggota Dewan Boleh Usulkan Program Pokir di Luar Dapil

Faisal menyampaikan, terdapat tujuh kios yang sampai saat ini belum dibongkar dan dinormalisasi seperti bentuk semula. Padahal, hasil rapat antara pedagang dengan Bupati KH. Kholilurrahman pada 11 April 2025 lalu, semua kios harus dikembalikan ke bentuk semula.

Ironisnya, meski pemilik tujuh kios itu tidak mengindahkan hasil rapat, Diskop UMK dan Naker Pamekasan selaku instansi yang berwenang menata PKL tidak bergeming. Justru, terkesan dilakukan pembiaran.

Kemudian, data PKL juga amburadul. Ditemukan lima pedagang baru terdaftar sebagai pemilik los. Kemudian, ada lima pedagang lama yang tiba-tiba tidak terdata.

Baca juga :  TKD Dipotong Rp192 Miliar, Bupati Pamekasan Siapkan Langkah Strategis

Kondisi tersebut memancing keresahan dan ketegangan di tengah para PKL. Mestinya, Diskop UMK dan Naker Pamekasan tidak merombak data sembarangan karena akan menimbulkan gesekan dan konflik antar pedagang.

“Kami menilai, Dinas Koperasi menjadi biang kekacauan penataan PKL eks PJKA dan para PKL secara umum di Kabupaten Pameksan,” katanya saat berorasi.

Dengan demikian, mewakili para PKL Faisal meminta Bupati KH. Kholilurrahman mengganti Kepala Dinas Koperasi UKM dan Naker Muttaqin. Dengan harapan, kekacauan itu tidak semakin merajalela.

Faisal juga meminta agar kios yang belum dikembalikan ke bentuk semula segera ditertibkan. Sebab, jika dibiarkan akan menimbulkan kecembruan bagi pada pedagang lain.

Baca juga :  Dukung Pamekasan Sebagai Kota Batik, Klik Madura Bersama TP PKK Pamekasan Gelar Lomba Kolase Perca Batik

“PKL yang diduga menyediakan tempat pesta miras dan transaksi bisnis prostitusi harus dikeluarkan dari area eks PJKA agar tidak membuat masalah baru di kemudian hari,” katanya.

Massa aksi ditemui Asisten Administrasi Umum Setdakab Pamekasan, Akmalul Firdaus. Mantan Kepala BPBD itu berjanji akan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan para demonstran. (pen)

Berita Terkait

Setelah 4 Jam Kantor Bea Cukai Disegel, Kasus 917 Bal Rokok Ilegal Akhirnya Naik ke Penyidikan
Lahan Sekolah Rakyat Pamekasan Dipastikan Dibeli Tahun Ini, Pembangunan Ditargetkan Mulai 2027
Dugaan Malapraktik Tanam Benang Hidung Dokter ARZ Disorot, DPRD Pamekasan Bakal Panggil Dinkes dan IDI
Nama Hamid Tak Tercantum dalam Surat Kuasa, Eksepsi Diterima Hakim PN Pamekasan
Di Tengah Sengketa, PD Muhammadiyah Cabut Berkas Peralihan Hak Tanah TK ABA IV Pamekasan
Menyulam Mozaik Kerinduan, Pak Guru Budi dan Muridnya Bernostalgia Lewat Pameran Lukisan
Meriahkan Hari Bakti Kemenimipas ke-2, Imigrasi Pamekasan Hadirkan Pasporia Akhir Pekan
Dugaan Malapraktik Tanam Benang Hidung, Kadinkes Pamekasan Sebut Dokter ARZ Tak Pegang SIP

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 09:17 WIB

Setelah 4 Jam Kantor Bea Cukai Disegel, Kasus 917 Bal Rokok Ilegal Akhirnya Naik ke Penyidikan

Rabu, 18 November 2026 - 08:51 WIB

Lahan Sekolah Rakyat Pamekasan Dipastikan Dibeli Tahun Ini, Pembangunan Ditargetkan Mulai 2027

Selasa, 17 November 2026 - 22:15 WIB

Nama Hamid Tak Tercantum dalam Surat Kuasa, Eksepsi Diterima Hakim PN Pamekasan

Selasa, 17 November 2026 - 12:05 WIB

Di Tengah Sengketa, PD Muhammadiyah Cabut Berkas Peralihan Hak Tanah TK ABA IV Pamekasan

Senin, 16 November 2026 - 23:39 WIB

Menyulam Mozaik Kerinduan, Pak Guru Budi dan Muridnya Bernostalgia Lewat Pameran Lukisan

Berita Terbaru