PAMEKASAN || KLIKMADURA – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pamekasan menerima eksepsi yang diajukan Hamid selaku turut tergugat dalam perkara sengketa pemasangan plang Bank Negara Indonesia (BNI) pada aset yang menjadi objek sengketa.
Salah satu persoalan yang disorot dalam eksepsi tersebut adalah tidak tercantumnya nama Hamid dalam surat kuasa yang digunakan penggugat untuk mengajukan gugatan.
Putusan tersebut disambut puas oleh tim kuasa hukum Hamid, M. Hamdan, yang menilai keberatan hukum yang diajukan pihaknya telah mendapat perhatian majelis hakim. Menurutnya, persoalan kedudukan hukum kuasa penggugat menjadi salah satu poin penting yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.
“Alhamdulillah, putusan ini memuaskan bagi kami. Putusan ini selaras dengan apa yang kami harapkan, bahkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” katanya, Selasa (17/11/2026).
Hamdan menjelaskan, nama Hamid tidak tercantum dalam surat kuasa yang menjadi dasar pengajuan gugatan oleh pihak penggugat. Padahal, dalam perkara sengketa pemasangan plang BNI tersebut, Hamid turut dimasukkan sebagai pihak tergugat.
Dia menilai, diterimanya eksepsi tersebut menjadi bukti bahwa keberatan yang disampaikan pihaknya telah dipertimbangkan oleh majelis hakim. Hamdan berharap pertimbangan hukum tersebut menjadi bagian penting dalam penyelesaian perkara yang sedang bergulir.
“Tentunya, dengan diterimanya eksepsi inj akan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara.” Ujarnya.
Diketahui, sengketa tersebut bermula dari pemasangan plang BNI pada sebuah aset yang kemudian menjadi objek gugatan di PN Pamekasan. M. Imam Turmodi menggugat BNI Pamekasan ke pengadilan dan turut mencantumkan Hamid sebagai turut tergugat dalam perkara tersebut.
Dalam perkara itu, Hamid membantah terlibat langsung dalam proses pemasangan plang BNI pada aset yang disengketakan. Dia mengaku hanya mendampingi pihak BNI ketika pertama kali mendatangi rumah penggugat, bukan sebagai pihak yang melakukan pemasangan plang.
Putusan penerimaan eksepsi tersebut menjadi perkembangan penting dalam proses sengketa antara M. Imam Turmodi dan BNI Pamekasan. Sementara itu, persoalan mengenai kedudukan Hamid serta dasar hukum gugatan menjadi bagian yang turut mewarnai perjalanan perkara tersebut. (ibl/nda)














