PAMEKASAN || KLIKMADURA – Fakta baru terungkap dalam polemik sengketa tanah TK ABA IV Pamekasan yang hingga kini belum menemukan titik terang.
Notaris Syaiful Anshari mengungkapkan bahwa berkas permohonan peralihan hak atas tanah yang diurus pihak PD Muhammadiyah Pamekasan telah dicabut, bahkan dia memastikan akta peralihan tersebut belum pernah dibuat.
Anshari menjelaskan, dokumen permohonan yang sebelumnya diserahkan kepada kantornya kini sudah tidak lagi berada dalam penguasaannya. Menurutnya, seluruh berkas tersebut telah diambil kembali oleh pihak Muhammadiyah Pamekasan, meski dia mengaku lupa kapan tepatnya pencabutan dilakukan.
“Itu sudah diambil oleh pihak Muhammadiyah, dan kami pastikan belum pernah dibuatkan akta itu. Untuk waktu pengambilan saya lupa kapan,” ujarnya.
Dia menerangkan, proses pengurusan peralihan hak atas tanah tersebut saat itu masih berada pada tahapan awal, yakni pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Tahapan tersebut merupakan salah satu proses administrasi yang harus dilalui sebelum peralihan hak atas tanah dapat diselesaikan.
Anshari juga tidak menjelaskan secara terperinci alasan pihak Muhammadiyah mencabut berkas dari kantornya. Dia mengaku tidak memiliki kewenangan untuk mengetahui lebih jauh pertimbangan pemohon menghentikan penggunaan jasanya.
“Iya bisa saja sudah tidak pakai jasa kami. Dan untuk pemohonnya itu Ketua Muhammadiyah Pamekasan yang sebelumnya, bukan yang sekarang,” katanya.
Sementara itu, Kuasa Hukum Muhammadiyah Pamekasan, Ainor Ridha, mengaku belum mengetahui informasi mengenai pencabutan berkas tersebut. Dia menyatakan masih akan menelusuri informasi terkait keterlibatan Notaris Syaiful Anshari dalam proses pengurusan peralihan hak tanah tersebut.
“Saya cari info dulu, karena tidak mendengar hal itu. Dan saya belum bertemu dengan notarisnya,” tegasnya.
Di sisi lain, Kuasa Hukum ahli waris, Zaini, menilai pernyataan pencabutan berkas tersebut masih sebatas pengakuan dari pihak notaris. Sebab, pihaknya mengaku tidak mengetahui secara pasti keberadaan dokumen yang sebelumnya digunakan dalam proses pengurusan peralihan tanah tersebut.
Zaini menegaskan, persoalan utama bukan sekadar keberadaan berkas di kantor notaris, melainkan penggunaan dokumen administrasi yang diduga menjadi dasar perubahan Letter C 216 menjadi sertifikat tanah. Terlebih, proses tersebut disebut telah berjalan hingga masuk tahapan penerbitan BPHTB.
“Artinya dokumen itu digunakan oleh orang lain dengan cara melawan hukum. Yang intinya penggunaan data pribadi seseorang tanpa izin itu dikenakan tanggung jawab pidananya itu kepada kedua-duanya baik pribadi atau korporasinya kalau itu menyangkut identitas yang sudah meninggal digunakan oleh individu atau sekalipun badan hukum, tapi untuk notarisnya saya rasa itu bisa lepas dari tindak pidana ini tapi yang memohon pengurusan sertifikat hingga ke BPKPD,” jelasnya.
Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan, berkas pengurusan BPHTB tersebut tercatat masuk pada Kamis (26/1/2023).
Sementara masa maksimal pengurusan BPHTB disebut hanya satu tahun. Tetapi, prosesnya tidak dilanjutkan karena pihak notaris memutuskan untuk menunda pengurusan tersebut. (enk/nda)














