PAMEKASAN || KLIKMADURA – Kasus dugaan malpraktik tindakan tanam benang hidung yang menyeret Ahmad Riza Zainuddin (ARZ) memasuki babak baru.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Pamekasan, dr. Saifudin, mempertanyakan legalitas profesi ARZ yang dilaporkan atas dugaan tindakan medis tersebut.
Pasalnya, nama ARZ disebut tidak ditemukan dalam data Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sebagai pemegang Surat Izin Praktik (SIP). Kondisi itu membuat Dinkes Pamekasan mempertanyakan status dan kualifikasi profesi yang bersangkutan.
Bahkan, dr. Saifudin mengaku belum dapat memastikan apakah ARZ benar-benar memiliki kualifikasi sebagai dokter atau tidak.
“Saya tidak tahu, dia dokter benaran atau gadungan. Apakah punya ijazah atau sertifikat legalitas kedokterannya,” katanya.
Saifudin mengungkapkan, dirinya sempat memperoleh informasi bahwa ARZ merupakan anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pamekasan.
Atas informasi tersebut, pihaknya meminta IDI melakukan pemanggilan untuk mengklarifikasi status keanggotaan sekaligus memastikan legalitas profesi ARZ.
“Saya sudah perintahkan IDI untuk melakukan pemanggilan kepada ARZ. Insyaallah Senin akan dimintai klarifikasi,” ujarnya.
Menurut Saifudin, persoalan praktik kedokteran tanpa izin tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebab, setiap tindakan medis memiliki konsekuensi terhadap keselamatan dan kesehatan pasien.
Dia menegaskan, apabila ditemukan praktik kedokteran tanpa izin, persoalan tersebut dapat berimplikasi hukum. Karena itu, penanganannya perlu diserahkan kepada aparat penegak hukum.
“ARZ tidak punya izin praktik, Dinkes tidak bisa berbuat banyak, ini sudah masuk tindak pidana, biar masalah ini ditangani kepolisian karena sudah ada yang lapor,” tandasnya.
Sebelumnya, Ahmad Riza Zainuddin dilaporkan ke Polres Pamekasan oleh Mega Difia Norisma (29) atas dugaan malpraktik tindakan tanam benang hidung.
Dalam laporannya, Mega mengaku mengalami sejumlah keluhan setelah menjalani tindakan tersebut. Di antaranya perubahan bentuk hidung menjadi bengkok, pendarahan, hingga keluarnya nanah.
Keluhan tersebut menjadi dasar korban menempuh jalur hukum untuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan yang diduga berdampak terhadap kondisi kesehatannya.
Pernyataan Kadinkes Pamekasan mengenai tidak ditemukannya nama ARZ dalam data pemegang SIP juga menambah perhatian terhadap aspek legalitas pelayanan medis yang bersangkutan.
Meski demikian, status kualifikasi, keanggotaan organisasi profesi, serta legalitas praktik ARZ masih memerlukan verifikasi lebih lanjut melalui instansi dan lembaga yang berwenang.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan langsung dari ARZ mengenai tudingan tersebut. Klik Madura tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi yang bersangkutan. (ibl/nda)
