SAMPANG || KLIKMADURA – Persoalan legalitas tanah sekolah di Kabupaten Sampang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Komisi IV mendesak Pemkab Sampang segera mempercepat sertifikasi aset pendidikan agar tidak memicu sengketa lahan sekaligus membuka akses sekolah terhadap bantuan pembangunan dari pemerintah pusat.
Ketua Komisi IV DPRD Sampang, Mahfud MD, mengatakan, persoalan status kepemilikan tanah masih ditemukan pada sejumlah fasilitas umum, termasuk lembaga pendidikan dan pasar.
Menurutnya, keberadaan bangunan milik pemerintah di atas lahan yang belum memiliki sertifikat resmi berpotensi menimbulkan konflik kepemilikan di kemudian hari.
Mahfud menegaskan, pemerintah harus segera memastikan status kepemilikan setiap lahan yang digunakan untuk fasilitas umum. Jika tanah tersebut terbukti milik masyarakat, pemerintah harus mengembalikannya kepada pemilik yang sah, sedangkan lahan yang merupakan aset pemerintah wajib segera disertifikasi.
“Masalah status tanah yang belum bersertifikat ini sering kali menimbulkan sengketa, tidak hanya pada bangunan atau fasilitas umum lainnya, tetapi juga sangat berdampak pada sektor pendidikan dan pasar. Jangan menunggu terlalu lama baru bertindak” katanya Rabu (18/11/2026).
Dia menjelaskan, ketidakjelasan status kepemilikan tanah sekolah bukan hanya berpotensi memunculkan persoalan hukum, tetapi juga dapat menghambat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.
Bahkan, sekolah yang belum memiliki kepastian legalitas lahan berisiko terkendala persyaratan administrasi untuk mendapatkan bantuan pembangunan dari pemerintah pusat.
Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat program renovasi maupun peningkatan fasilitas pendidikan yang dibutuhkan sekolah. Karena itu, Komisi IV meminta pemerintah daerah tidak membiarkan persoalan administrasi pertanahan berlarut-larut hingga berdampak terhadap kualitas pelayanan pendidikan.
“Sejauh ini Komisi IV terus mendesak pemerintah agar langkah konkret ini segera direalisasikan demi kepastian hukum dan kelangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah,” ungkapnya.
Mahfud juga meminta penyelesaian persoalan tanah sekolah dilakukan berdasarkan bukti dan status kepemilikan yang sebenarnya. Apabila lahan tersebut merupakan milik masyarakat, pemerintah dapat menempuh mekanisme pembelian secara transparan, sedangkan aset yang terbukti milik pemerintah harus segera dituntaskan proses sertifikasinya.
Untuk mempercepat penyelesaian, Komisi IV mendorong Pemkab Sampang melakukan pendataan menyeluruh terhadap sekolah-sekolah yang belum memiliki sertifikat tanah.
Pendataan tersebut diperlukan agar pemerintah mengetahui jumlah aset pendidikan yang bermasalah sekaligus menentukan langkah penyelesaian berdasarkan skala prioritas.
Selain itu, koordinasi lintas instansi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga dinilai penting untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat. Dengan koordinasi tersebut, kendala administrasi dan birokrasi yang selama ini menghambat pengamanan aset pendidikan diharapkan dapat segera diselesaikan.
Percepatan sertifikasi tanah sekolah diharapkan menjadi langkah penting untuk melindungi aset pendidikan dari potensi sengketa kepemilikan.
Kepastian hukum atas lahan juga akan memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk mengakses program bantuan pembangunan dan meningkatkan kualitas fasilitas belajar mengajar. (ali/nda)














