PAMEKASAN || KLIKMADURA – Dugaan malpraktik tanam benang hidung yang menyeret dokter Ahmad Riza Zainuddin (ARZ) mulai mendapat perhatian serius DPRD Pamekasan.
Komisi IV bahkan berencana memanggil Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pamekasan untuk mengklarifikasi legalitas praktik serta status administrasi dokter yang bersangkutan.
Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Halili Yasin, menyoroti ketidaksinkronan data ARZ di sejumlah instansi terkait. Pasalnya, Dinkes Pamekasan sebelumnya menyebut ARZ tidak tercatat memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dan tidak masuk dalam data Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), meskipun disebut terdaftar sebagai anggota IDI Pamekasan.
“Semestinya ketika yang bersangkutan sudah masuk di IDI, data di Dinkes mestinya sudah ada juga. Karena bagaimanapun, Dinkes itu juga harus tahu berkaitan dengan organisasi itu,” katanya, Selasa (17/11/2026).
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menilai ketidaksinkronan data itu harus segera dijelaskan oleh instansi terkait. Menurutnya, keberadaan tenaga medis yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat wajib diketahui dan berada dalam pengawasan lembaga berwenang.
“Ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, harus ada penjelasan dari dinas terkait. Apalagi ada seseorang melakukan praktik kesehatan dan tidak memiliki SIP,” ujarnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi IV DPRD Pamekasan berencana memanggil Dinkes untuk meminta penjelasan mengenai status administrasi ARZ.
Dewan juga membuka kemungkinan memanggil IDI Pamekasan guna memperoleh keterangan mengenai keanggotaan serta mekanisme pengawasan terhadap dokter tersebut.
“Dalam waktu dekat kita akan panggil Dinkes, kalau perlu IDI juga akan kita panggil,” ucapnya.
Halili juga meminta Dinkes melalui tim penilai melakukan pemeriksaan secara menyeluruh apabila ditemukan dugaan pelanggaran dalam praktik kesehatan tersebut.
Dia berharap instansi terkait tidak hanya memberikan penjelasan, tetapi juga mengambil tindakan sesuai ketentuan apabila pelanggaran terbukti.
“Dinkes punya tim untuk memberikan penilaian dan punishment apa yang harus diberikan pada yang bersangkutan apabila ditemukan pelanggaran.” Tandasnya.
Diketahui, ARZ dilaporkan oleh Mega Difia Norisma (29) ke Polres Pamekasan atas dugaan malpraktik tindakan tanam benang hidung.
Korban mengaku mengalami perubahan bentuk hidung menjadi bengkok, disertai pendarahan dan keluarnya nanah setelah menjalani tindakan tersebut.
Kasus ini kini menjadi perhatian tidak hanya dari sisi dugaan dampak medis yang dialami korban, tetapi juga menyangkut legalitas tenaga medis dan pengawasan praktik pelayanan kesehatan.
Komisi IV DPRD Pamekasan berharap klarifikasi dari Dinkes dan IDI dapat mengungkap persoalan administrasi sekaligus memastikan penanganan kasus berjalan sesuai aturan. (ibl/nda)














