Oleh: Dr. Moh. Elman, M.Pd,. Akademisi UIN Madura.
****
PERINGATAN Hari Pahlawan Nasional menjadi momentum untuk mengenang pengorbanan para pejuang yang telah merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Namun, peringatan ini juga perlu menjadi ruang refleksi: apakah nilai kepahlawanan masih hidup dalam diri para penyelenggara negara, atau justru terkikis oleh pragmatisme kekuasaan dan kepentingan kelompok?
Nilai utama kepahlawanan adalah kesetiaan pada konstitusi dan pengabdian kepada rakyat. Para pejuang tidak mengorbankan jiwa dan raga untuk membangun kekuasaan pribadi atau memperkaya kelompok, melainkan demi kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan bersama.
Karena itu, setiap kewenangan yang diberikan negara harus digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan ambisi golongan tertentu.
Dalam kehidupan bernegara, TNI dan Polri memiliki pedoman moral dan ideologis. TNI berpegang pada Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, sedangkan Polri berpedoman pada Tribrata dan Catur Prasetya.
Keduanya mengemban tugas menjaga kedaulatan, keamanan, dan ketertiban berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Namun, nilai-nilai tersebut dapat menyimpang ketika kewenangan digunakan untuk kepentingan kelompok atau kekuasaan.
Dugaan penyalahgunaan perangkat penyadapan, seperti Lawful Interception Management System (LIMS), yang disebut-sebut melibatkan sejumlah petinggi institusi, menjadi persoalan serius. Perangkat yang semestinya mendukung penegakan hukum terhadap kejahatan luar biasa, seperti terorisme, korupsi besar, dan kejahatan terorganisasi, tidak boleh digunakan di luar ketentuan hukum.
Jika dugaan penyadapan ilegal terhadap pejabat negara, jurnalis, maupun organisasi masyarakat sipil terbukti, tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan sekaligus pengkhianatan terhadap etika pengabdian.
Pahlawan sejati menunjukkan keberanian yang disertai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Sebaliknya, penggunaan fasilitas negara tanpa dasar dan prosedur hukum yang sah menunjukkan bahwa kekuasaan telah dipisahkan dari etika.
Institusi yang seharusnya melindungi masyarakat tidak boleh justru menjadi sumber ketakutan atau ancaman bagi privasi warga dan kedaulatan negara.
Kekhawatiran publik semakin besar apabila pola pikir transaksional dan penyalahgunaan wewenang merembet ke berbagai tingkatan. Karena itu, pembenahan tidak cukup dilakukan secara personal, tetapi harus menyentuh budaya organisasi, sistem pengawasan, dan pendidikan etika di lingkungan institusi.
Di tengah krisis kepercayaan terhadap institusi formal, masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam menjaga nilai kebangsaan. Salah satu contoh yang dapat dilihat adalah Barisan Ansor Serbaguna (Banser), yang selama ini terlibat dalam kegiatan sosial, menjaga kerukunan, serta membantu masyarakat menghadapi berbagai situasi kemanusiaan. Dengan mengandalkan kesadaran dan pengabdian anggotanya, Banser menunjukkan bentuk partisipasi bela negara yang tumbuh dari masyarakat.
Perbandingan dengan Banser bukan dimaksudkan untuk menggantikan atau meruntuhkan struktur TNI dan Polri. Perbandingan itu merupakan kritik sekaligus pengingat bahwa pengabdian kepada bangsa harus dilandasi ketulusan, orientasi kerakyatan, dan kepentingan umum.
Aparat negara yang memperoleh mandat serta dukungan anggaran dari rakyat harus semakin kuat dalam menjaga integritas dan mempertanggungjawabkan setiap kewenangannya.
Momentum Hari Pahlawan seharusnya mendorong TNI dan Polri untuk terus mengevaluasi pelaksanaan doktrin, memperkuat pembinaan etika, serta memastikan seluruh tindakan berada dalam koridor hukum.
Reformasi kultural, transparansi, dan akuntabilitas publik perlu dijalankan secara konsisten agar institusi negara tetap berpihak pada konstitusi dan rakyat, bukan pada faksi atau kelompok tertentu.
Negara harus menindak tegas setiap oknum yang terbukti menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi maupun golongan. Penegakan hukum wajib menjunjung proses hukum yang adil, transparansi, dan akuntabilitas.
Etika pengabdian harus ditempatkan di atas kepentingan kekuasaan sesaat. Dengan kejujuran, integritas, dan kesetiaan kepada konstitusi, semangat para pahlawan dapat terus dirawat dan kedaulatan rakyat tetap terjaga. (*)
