PAMEKASAN || KLIKMADURA – Sengketa lahan TK ABA IV Pamekasan memasuki babak baru setelah ahli waris, Siti Nurul Aini Siska, melaporkan Penasihat PD Muhammadiyah Pamekasan, Daeng Ali Taufik, ke Polres Pamekasan.
Laporan yang dilayangkan pada Jumat (6/11/2026) tersebut berkaitan dengan dugaan penggunaan identitas ibu pelapor, Hanifah, yang telah meninggal dunia sejak 2018.
Kuasa hukum ahli waris, Zaini, mengatakan laporan tersebut dibuat setelah pihaknya menelusuri sejumlah dokumen yang berkaitan dengan sengketa lahan tersebut. Dari penelusuran itu, pihaknya mengaku menemukan sejumlah data yang dinilai perlu ditindaklanjuti melalui proses hukum.
“Iya, setelah kami telusuri kami menemukan beberapa data untuk kasus ini,” ujar Zaini.
Zaini menjelaskan, persoalan tersebut bermula ketika Nurul mendatangi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan pada Rabu (10/6/2026). Kedatangannya bertujuan mengecek dokumen Letter C Nomor 216 atas nama Matirap P. Sadikin.
Berdasarkan hasil pengecekan melalui aplikasi ISSPD di BPKPD Pamekasan, pihak ahli waris menemukan data yang menurut mereka seolah-olah menunjukkan adanya tindakan yang dilakukan oleh Saninti, yang disebut sebagai kakak Nurul.
Namun, dalam data tersebut juga tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik Hanifah, ibu Nurul, yang telah meninggal dunia pada 2018.
Menurut Zaini, data tersebut diduga digunakan dalam proses peralihan sertifikat dan perubahan data wajib pajak. Ia menyebut, nama Daeng Ali Taufik kemudian tercatat sebagai pihak yang berkaitan dengan perubahan data tersebut.
“Data itu sesuai dengan yang dimiliki BPKPD Pamekasan. Nama terlapor juga ditemukan di Dispenda dan kantor notaris/PPAT Syaiful Ansari,” jelas Zaini.
Sementara itu, Nurul mempertanyakan adanya nilai transaksi jual beli yang menurutnya tidak pernah diterima oleh pihak keluarga.
Ia menilai, apabila memang pernah terjadi transaksi jual beli, proses tersebut semestinya dilakukan ketika ibunya masih hidup.
“Kok setelah ibu saya meninggal selaku pewaris tunggal mereka baru bergerak untuk mengurus semua ini kalau memang membeli?” tegasnya.
Saat dikonfirmasi mengenai laporan tersebut, Daeng Ali Taufik menyatakan telah menyerahkan penanganan persoalan itu kepada kuasa hukum PD Muhammadiyah Pamekasan. Ia meminta agar konfirmasi lebih lanjut disampaikan kepada kuasa hukum yang ditunjuk.
“Silakan ke kuasa hukum Muhammadiyah saja, saudara Ainur Ridho,” tulisnya singkat.
Kuasa hukum terlapor, Ainur Ridho, juga memberikan tanggapan singkat terkait laporan tersebut. Ia menyatakan pihaknya akan mengikuti proses dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kita ikuti alurnya saja,” pungkasnya. (enk/nda)
