Oleh: Surokim As, Akademisi Universitas Trunojoyo Madura sekaligus Direktur Eksekutif The SAS Institute.
*****
POLEMIK mengenai masa depan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kini memasuki babak yang lebih serius. Bukan semata karena dua putusan pengadilan mempersoalkan dokumen penyetaraan pendidikannya, melainkan karena Gibran pada 10 November 2026 telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Istana membenarkan adanya pembicaraan itu.
Namun, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumennya melalui proses hukum, sementara pemerintah menyatakan ia tetap menjalankan tugas seperti biasa. Dengan demikian, yang sedang kita hadapi bukan kekosongan jabatan, melainkan kemungkinan transisi yang belum memiliki kepastian politik dan konstitusional.
Di titik inilah pertanyaan ‘siapa pengganti Gibran?’ menjadi penting, walaupun sesungguhnya bukan pertanyaan pertama. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana negara memastikan bahwa setiap perubahan pada jabatan wapres berlangsung melalui prosedur konstitusi, tidak mengganggu kesinambungan pemerintahan, dan tidak berubah menjadi transaksi pembagian kekuasaan di antara elite. Nama calon pengganti baru relevan setelah status jabatan benar-benar kosong.
Dua putusan pengadilan perlu dibaca secara cermat dan tidak dicampuradukkan. Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
Dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA. Namun, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden melalui perkara tersebut.
Sementara itu, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi dalam perkara tata usaha negara dan menyatakan batal surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pejabat kementerian terkait, sekaligus memerintahkan pencabutannya. Putusan MA tersebut memiliki konsekuensi hukum terhadap keputusan administrasi yang menjadi objek sengketa.
Namun, putusan itu tidak dengan sendirinya berarti jabatan wakil presiden otomatis kosong. Di sinilah pentingnya membedakan pembatalan keputusan administrasi, penilaian atas syarat pencalonan, dan mekanisme konstitusional pemberhentian atau pengunduran diri pejabat yang telah dilantik.
Sebenarnya konstitusi telah menyediakan jalurnya. Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden melalui proses yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. DPR terlebih dahulu menyampaikan pendapat, MK memeriksa dan memutus pendapat tersebut, kemudian MPR mengambil keputusan sesuai ketentuan kuorum dan persetujuan konstitusional.
Adapun jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa paling lambat 60 hari MPR bersidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Artinya, Presiden memegang kewenangan mengajukan nama, sedangkan keputusan akhir berada di tangan MPR.
Ketentuan ini memberi Prabowo posisi strategis, tetapi bukan cek kosong. Ia harus mengajukan dua nama yang tidak hanya dapat diterima secara personal, melainkan juga memiliki legitimasi politik yang cukup untuk memperoleh dukungan MPR. Pengisian jabatan wakil presiden akan mengubah konfigurasi koalisi, distribusi pengaruh, dan pola komunikasi antara Istana dengan parlemen. Oleh karena itu, keputusan tersebut tidak cukup didasarkan pada kedekatan, loyalitas, atau popularitas figur.
Dalam kajian politik Indonesia, Marcus Mietzner (2023) menggunakan konsep coalitional presidentialism untuk menjelaskan bagaimana presiden membangun dan merawat koalisi guna mengonsolidasikan kekuasaan. Koalisi di Indonesia tidak hanya bekerja melalui partai dan parlemen, tetapi juga melibatkan beragam aktor politik, birokrasi, kelompok sosial, dan jejaring kekuasaan.
Konsekuensinya, pergantian wapres bukan sekadar pengisian jabatan, melainkan penataan ulang hubungan antaraktor yang menopang pemerintahan. Prabowo harus menghitung apakah figur baru memperkuat kapasitas koordinasi atau justru menciptakan pusat-pusat pengaruh baru.
Delapan Nama
Delapan nama yang beredar dapat dibaca sebagai delapan skenario politik, bukan sebagai daftar kandidat resmi. Puan Maharani, misalnya, berpotensi membuka kanal komunikasi yang lebih luas dengan PDI Perjuangan. Pengalamannya sebagai Ketua DPR dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memberi modal institusional untuk menjembatani eksekutif dan legislatif.
Namun, perpindahan Puan akan memunculkan konsekuensi lanjutan terhadap kepemimpinan DPR dan posisi politik PDI Perjuangan. Kedekatan komunikasi tidak boleh dibayar dengan melemahnya fungsi pengawasan parlemen.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menawarkan kesinambungan dari dalam kabinet. Sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, AHY memiliki pengalaman pemerintahan dan basis organisasi politik.
Penunjukannya dapat memperkuat representasi Demokrat, tetapi sekaligus menuntut perhitungan ulang keseimbangan di antara partai-partai koalisi. Wapres ideal bukan sekadar memperbesar porsi satu partai, melainkan memperbaiki koordinasi pemerintahan secara keseluruhan.
Sri Sultan Hamengku Buwono X menawarkan modal yang berbeda. Ia memiliki legitimasi kultural, pengalaman pemerintahan daerah, dan simbol pemersatu. Dalam koalisi yang berisi banyak kepentingan, figur dengan daya terima lintas kelompok dapat berfungsi sebagai penurun ketegangan.
Namun, kekuatan simbolik perlu diterjemahkan menjadi kapasitas kerja dalam pemerintahan nasional. Stabilitas tidak cukup dibangun melalui ketokohan, ia membutuhkan mandat, pembagian kerja, dan kemampuan mengambil keputusan.
Sufmi Dasco Ahmad menawarkan kedekatan koordinasi dengan Presiden dan Gerindra, serta pengalaman mengelola dinamika parlemen. Keuntungan ini dapat memperpendek jalur komunikasi politik. Namun, menempatkan dua figur dari partai yang sama pada pucuk eksekutif berisiko menimbulkan persepsi dominasi dan mengurangi rasa memiliki mitra koalisi lain. Dalam politik koalisi, efisiensi koordinasi harus berjalan beriringan dengan inklusivitas.
Khofifah Indar Parawansa menawarkan kombinasi pengalaman pemerintahan, kekuatan sosial, dan legitimasi politik yang cukup kuat. Sebagai Gubernur Jawa Timur dan mantan Menteri Sosial, Khofifah memiliki pengalaman mengelola pemerintahan di tingkat daerah maupun nasional. Posisinya sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama juga memberinya jejaring sosial yang luas, terutama di kalangan perempuan dan komunitas akar rumput.
Bagi Prabowo, Khofifah dapat menjadi pilihan strategis untuk memperkuat jembatan politik dengan Jawa Timur sekaligus memperluas basis penerimaan pemerintahan di kalangan masyarakat Nahdliyin. Kehadirannya juga membawa dimensi representasi perempuan dalam kepemimpinan nasional.
Namun, tantangannya adalah bagaimana mengelola konsekuensi politik dan administratif jika ia harus meninggalkan jabatan gubernur, sekaligus memastikan bahwa pengangkatannya tidak sekadar menjadi akomodasi politik, tetapi benar-benar memperkuat efektivitas pemerintahan.
Muhaimin Iskandar juga memiliki modal yang patut diperhitungkan. PKB memperoleh 68 kursi DPR pada Pemilu 2024, sehingga memiliki kekuatan parlementer yang signifikan. Pengalaman Muhaimin di kabinet dan kepemimpinan partai dapat memperkuat hubungan pemerintah dengan salah satu kekuatan politik besar.
Namun, penguatan PKB melalui jabatan wakil presiden berpotensi mengubah keseimbangan internal koalisi. Pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah PKB mendukung pemerintah, melainkan apakah penambahan pengaruh itu membuat koalisi lebih efektif dan akuntabel.
Adapun Anies Baswedan dan Mahfud MD merepresentasikan skenario rekonsiliasi dengan salah satu rival utama Prabowo dalam Pilpres 2024. Secara simbolik, pelibatan Anies atau Mahfud MD dapat memperluas basis penerimaan politik pemerintahan.
Namun, rekonsiliasi elite tidak otomatis menghasilkan rekonsiliasi pemilih. Anies dan Mahfud juga harus mempertimbangkan ruang kerja, mandat, dan konsekuensi terhadap posisi politiknya sendiri. Karena belum ada pernyataan kesediaan, namanya lebih tepat dibaca sebagai kemungkinan analitis ketimbang kandidat faktual.
Di luar delapan figur tersebut, terdapat dimensi lain yang tidak boleh diabaikan yakni posisi Joko Widodo dan PSI. Kendati PSI tidak memperoleh kursi DPR pada Pemilu 2024 sehingga tidak memiliki fraksi sendiri di parlemen, tetapi pengaruh politik tidak selalu identik dengan jumlah kursi.
Jejaring personal dan hubungan elite tetap dapat bekerja di luar struktur formal partai. Jika Gibran kelak tidak lagi menjabat, salah satu kanal pengaruh keluarga Jokowi di dalam pemerintahan mungkin berubah. Meski demikian, menyimpulkan bahwa pengaruh Jokowi otomatis berakhir tentu terlalu jauh.
Persoalan yang lebih besar bagi Prabowo adalah bagaimana menghindari apa yang kerap disebut sebagai dual power atau persepsi “matahari kembar”. Dalam pemerintahan, dua pusat pengaruh yang saling bersaing dapat mengaburkan arah komando, memperlambat keputusan, dan membuat birokrasi membaca sinyal politik yang berbeda.
Namun, mengganti wapres semata-mata untuk memusatkan kekuasaan juga bukan jawaban demokratis. Konsolidasi yang sehat harus memperkuat koordinasi tanpa mematikan checks and balances.
Oleh karena itu, ukuran utama calon pengganti Gibran semestinya bukan siapa yang paling dekat dengan Prabowo atau siapa yang paling besar daya tawarnya di antara partai koalisi. Ukurannya adalah siapa yang mampu menjalankan mandat konstitusional, membantu Presiden mengelola pemerintahan dan menjaga hubungan dengan parlemen.
Kemudian, siap mengambil alih tugas kepresidenan apabila keadaan mengharuskannya. Wapres tentu saja bukan sekadar pelengkap tiket politik, apalagi hadiah bagi elite yang sedang bernegosiasi.
Pada akhirnya, ujian bagi Prabowo bukan hanya memilih satu dari sekian nama. Ujian sesungguhnya ialah memastikan bahwa proses pengisian jabatanjika kelak terjadi tidak mengorbankan kepastian hukum, etika demokrasi, dan kepentingan publik.
Negara tidak boleh diperlakukan seperti ruang perundingan elite yang hanya sibuk membagi posisi. Di tengah polemik ini, publik berhak memperoleh satu kepastian yakni siapa pun wapres berikutnya harus hadir untuk memperkuat pemerintahan konstitusional, bukan sekadar memperkuat koalisi kekuasaan. (*)
