BATU || KLIKMADURA – Penyerapan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di empat kabupaten di Madura sudah mencapai lebih dari 50 persen dari kuota yang ditetapkan untuk 2026.
Kondisi tersebut membuat Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus mulai mengatur pendistribusian BBM ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Berdasarkan data hingga 31 Juli 2026, realisasi penyerapan Pertalite tertinggi tercatat di Kabupaten Bangkalan. Realisasinya mencapai 45.936 kiloliter atau 58,2 persen dari kuota Pertalite 2026 yang ditetapkan sebanyak 78.880 kiloliter.
Kemudian Kabupaten Sampang dengan realisasi 32.968 kiloliter atau 57,1 persen dari kuota sebanyak 57.723 kiloliter.
Selanjutnya, Kabupaten Pamekasan telah menyerap 42.320 kiloliter atau 56,1 persen dari kuota 75.430 kiloliter. Sementara Kabupaten Sumenep mencatat realisasi 41.653 kiloliter atau 55,7 persen dari kuota 74.734 kiloliter.
Dengan demikian, secara keseluruhan realisasi penyerapan Pertalite di empat kabupaten tersebut sudah mencapai sekitar 56,8 persen dari total kuota yang tersedia.
Selain Pertalite, penyerapan Solar subsidi juga sudah berada di atas 50 persen. Realisasi tertinggi tercatat di Kabupaten Sampang sebesar 17.960 kiloliter atau 62,6 persen dari kuota 28.705 kiloliter.
Disusul Kabupaten Pamekasan sebesar 21.630 kiloliter atau 62,3 persen, Kabupaten Sumenep 25.566 kiloliter atau 59,8 persen, serta Kabupaten Bangkalan 18.469 kiloliter atau 57,4 persen.
Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi mengatakan, pihaknya bertanggung jawab memastikan stok BBM di Madura tetap tersedia hingga akhir tahun.
Menurut dia, dengan kondisi kuota yang mulai terbatas, Pertamina melakukan pengaturan distribusi ke masing-masing SPBU agar ketersediaan BBM tetap terjaga.
“Pertamina bertanggung jawab menjaga stok BBM di Madura tetap tersedia sampai akhir tahun. Dengan kuota yang sudah mulai terbatas, kami mengatur pendistribusian ke SPBU,” kata Ahad.
Dia menjelaskan, penentuan kuota BBM bersubsidi bukan merupakan kewenangan Pertamina. Kuota tersebut ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Karena itu, apabila kuota BBM bersubsidi di Madura dinilai kurang, pemerintah kabupaten dapat mengajukan penambahan kuota kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
“Penentuan kuota BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat. Kalau kuota BBM bersubsidi di Madura dirasa kurang, pemerintah kabupaten bisa mengajukan penambahan kuota kepada BPH Migas,” ujarnya.
Pengajuan penambahan kuota tersebut nantinya akan dibahas oleh BPH Migas bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta DPR RI.
Jika pengajuan tersebut disetujui, penambahan kuota akan direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).
“Kalau disetujui, penambahan kuota tersebut akan direalisasikan pada APBN Perubahan,” jelas Ahad.
Untuk sementara, sebelum ada penambahan kuota dari pemerintah pusat, Pertamina akan melakukan penataan distribusi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan stok Pertalite maupun BBM bersubsidi lainnya tetap tersedia dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun.
“Selama belum ada penambahan kuota, Pertamina akan menjaga stok agar tetap tersedia hingga akhir tahun dengan menata distribusi,” pungkasnya. (nda)
