Oleh: Abrari Alzael, Budayawan & Wartawan Senior
*****
ADA DUA narasi yang menohok warga belum lama ini. Pertama, narasi yang disampaikan Wamendagri Bima Arya. Ia mengusulkan agar warga yang kehilangan E-KTP dikenakan denda. Benar bahwa setiap warga dijamin undang-undang untuk berpendapat. Tetapi bila sekelas wamen usulnya seperti itu, warga jadi balik bertanya; jika Wamen kehilangan ingatan lalu bagaimana. Denda?
Kedua, narasi yang disajikan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo. Ia menjelaskan apabila ASN tidak sejalan atau tidak menyukai Prabowo, silakan keluar atau berhenti jadi ASN. Sebagaimana wamendagri, berpendapat tidak dilarang sebagaimana tertawa juga tidak dihadang. Namun, narasi Menteri ini memberi kesan emosional, anti dialog, dan menolak perbedaan, untuk tidak menyebutnya fasis-otoriterian.
Untuk yang ke sekian kalinya, sudapa tidak kehilangan ingatan, Prabowo itu presiden, not king. Ia dipilih dalam pemilu oleh warga yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu. Jika Prabowo tidak dipilih, meminjam istilah Soetan Batugana, apakah masuk itu barang? Tetapi Ketika sudah terpilih, mengapa menusuk itu barang, seperti yang dietalasekan wamen dan menteri seperti disebutkan.
Realy, warga butuh narasi yang menyejukkan. Ada korelasi antara yang dikatakan dengan yang dikerjakan sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Warga butuh inovasi yang kreatif, mencerdaskan dan mencerahkan. Sejak pecah perang AS-Israel vs Iran, pemerintah seperti mendapat referensi literal untuk berargmen. Ada harga barang yang naik perlahan di tengah ketidakpastian pendapatan warga republik.
Warga memahami negara sedang panik karena kejadian di atmosfer ekonomi-politik dunia yang berimbas ke tanah ini. Warga juga mengerti ada elit yang tidak sehaluan dan tersebut ditampilkan di ruang publik. Warga tidak lagi melihat Prabowo yang tegas dalam bertindak sebagai militer. Ia terlihat ragu-ragu untuk memecat pembantunya yang tidak inovatif.
Secara filosofi auranik, Prabowo sebagai nakoda bahtera Indonesia, sepertinya belum terlihat jelas perahu ini dibawa ke mana? Ia seperti tersandra oleh masa lalu. Seperti ada yang membayang-bayangi, serupa penyanyi, ia tidak bisa lepas untuk teriak, ada suara yang tertahan, atau lebih tepat tertekan.
Jika itu benar, hanya Prabowo yang tahu selain Tuhan dan malaikat. Namun yang pasti, di sekitar Prabowo pantas diduga tidak seluruhnya satu komando karena latar dan kepentingan yang berbeda. Tidak saja satu pihak dengan pihak lain, bahkan dalam internal individu pun seringkali ditemukan gejolak batin, invinita kembar, meminjam istilah Motinggo Busye. Keberadaan hati, otak, narasi, dan tindakan seringkali tidak satu frekuensi. Ini bisa terjadi pada siapa saja, termasuk kepada Wamen dan Menteri yang berpendapat itu.
Di era Jokowi, ia sadar dirinya tidak terlalu lihai menjadi dan sebagai presiden. Dalam lima tahun pertama sebagai presiden, Jokowi manut arahan dari manajernya. Ia memanfaatkan ketidakcakapannya sebagai modal supaya mendapat simpati publik.
Maka di periode pertama, Jokowi dianggap dekat dengan rakyatnya, masuk got dan gorong-gorong. Naik motor dengan helm dan dilengkapi jaket kulit. Bila mengunjungi pesantren, Jokowi secara visualitatif tampail sebagai santri. Ia mencari dan belajar ngilmu karena dia tahu bahwa dirinya tidak sepenuhnya tahu.
Tetapi lihatlah Jokowi di lima tahun kedua. Ia melakukan apa saja, berakrobat dan bahkan diduga mencabik konstitusi. Jokowi, warga sipil, bisa menundukkan kaum TNI dan Polri saat itu karena posisinya dan keberhasilan ngilmu di periode pertama.
Budayawan dan wartawan senior Gornawan Mohammad di sebuah stasiun televisi menangis, melihat sirkus Jokowi di ujung jabatannya karena akrobat itu tadi. Gagal menjadi tiga periode presiden, putranya yang dikirim meski secara konstitusi tak cukup usia karena masih tergolong anak di bawah umur.
Kini, Prabowo bersama pembantunya, Menteri-wamen atau siapapun yang berada di lingkungannya, seperti orkestrasi yang tidak memiliki kecakapan. Mereka seperti gagap, atau gugup.
Bahkan belakangan, tersiar kabar seorang jenderal TNI menampar seseorang serdadu yang dekat dengan presiden. Di kamar yang lain, pembantu Prabowo sibuk menghitung semir sepatu, sikat, dan kaos kaki.
Jadi teringat penyair Soetardji Calzoum Bachri, biarkan kata sendiri yang menjelaskan maknanya. Jika narasi siapapun baik wamen atau Menteri sekalipun seperti itu bunyinya, begitulah kedalaman pikirannya. Maka, nakoda, yang mungkin sungguh-sungguh untuk negeri ini dengan berbeda ABK-nya, yang sungguh-sungguh tahu harus bagaimana bernarasi, menjadi bola liar.
Sengkarut yang tersurat (belum lagi yang tersirat) ini, semakin menegaskan bahwa tak ada satu komando yang inovatif dan karena itu inisiatif dari para pembantu dalam bernarasi sendiri-sendiri (independent clause).
Jika Nakoda membiarkan kekacauan lalu-lintas narasi bahkan komando ini terburai, narasi Prabowo pada tahun 2018, tahun 2030 Indonesia bubar, akan menjadi kenyataan. Atau, jangan-jangan ini yang dituju, sebenarnya.
Cobalah Nakoda dan ABK-sesekali nonton bareng di istana seperti yang dipertontonkan Kevin Costner (1990) dalam film Menari dengan Serigala, Dances with Wolf. (*)
