PAMEKASAN || KLIKMADURA – Kondisi fasilitas Ekowisata Mangrove di Desa Lembung, Kecamatan Galis sangat memprihatinkan. Parahnya, jogging track yang terbuat dari kayu yang menjadi akses utama tempat wisata tersebut rapuh dan tidak diperbaiki.
Kondisi tersebut memakan korban. Tiga orang terperosok ke dasar pantai akibat kayu jembatan ambruk sehingga mengakibatkan luka-luka dan trauma ringan saat kegiatan penanaman mangrove, Senin (13/4/2026).
Tiga korban tersebut berasal dari unsur Perhutani Madura, akademisi serta aktivis lingkungan.
Salah satu korban adalah Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD KNPI Jawa Timur, Nur Faisal. Ia mengaku miris melihat kondisi fasilitas wisata yang tak terawat itu. Padahal, kawasan tersebut disebut sebagai salah satu wisata mangrove terbesar di Madura.
“Fasilitasnya sangat memprihatinkan. Keindahan alam yang seharusnya dinikmati, justru berubah menjadi ketakutan bagi warga yang ingin berkunjung. Ini menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah daerah,” katanya.
Sementara itu, Ketua Pokdarwis Sabuk Hijau Ekowisata Mangrove, Salaman menjelaskan, pengelolaan kawasan wisata tersebut melibatkan tiga pihak.
Yakni, pemerintah daerah, Perhutani, dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Namun, tiga tahun terakhir ini belum
ada perbaikan signifikan terhadap fasilitas di lokasi wisata tersebut.
“Terakhir kami menerima anggaran dari Disporapar Pamekasan sebesar Rp10 juta. Itu pun jauh dari kebutuhan. Bahkan, saya sempat menggunakan uang pribadi untuk membeli kayu demi perbaikan akses jembatan,” ujarnya.
Salaman juga mengaku bahwa kawasan wisata tersebut sempat ditutup karena faktor keselamatan. Namun kebijakan itu memicu protes dari masyarakat nelayan yang kerap beraktivitas di sekitar lokasi.
“Dulu sempat ditutup, tapi masyarakat marah karena akses mereka terganggu. Gembok yang dipasang dirusak,” ucapnya.
Kepala Bidang Pariwisata Disporapar Pamekasan, Moh. Zahri, mengakui hingga kini belum ada kepastian anggaran untuk perbaikan fasilitas wisata mangrove Lembung. Pihaknya masih menunggu perubahan Perbup APBD di tengah rencana pemangkasan anggaran.
“Kami belum bisa memastikan penganggaran. Masih ada penyesuaian dan pemangkasan, jadi belum bisa dipastikan,” tuturnya.
Zahri menambahkan, sejak awal 2025 lokasi wisata mangrove tersebut sebenarnya telah ditutup karena kondisi fasilitas yang rusak dan dinilai membahayakan pengunjung.
“Penutupan dilakukan demi keselamatan. Fasilitasnya memang sudah tidak layak,” tandasnya. (ibl/nda).
