Akhmad Ma’ruf: Madura Wajib Jadi Provinsi

- Jurnalis

Selasa, 23 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PAMEKASAN, KLIKMADURA – Ketua Umum Saudagar Madura Akhmad Ma’ruf konsisten mendukung berpisahnya Madura dari Provinsi Jawa Timur.

Berbagai upaya dilakukan oleh pengusaha sukses asal Sumenep tersebut. Salah satunya, pada tahun 2015 dia menjadi aktor intelektual deklarasi Madura provinsi di Bangkalan.

Deklarasi itu sangat penting bagi masyarakat Madura. Sebab, kegiatan yang digelar di Gedung Rato Ebhu Bangkalan itu menjadi cikal bakal pengajuan judicial review UU 23/2014 tentang Pemda yang menjadi penghalang terbentuknya Madura menjadi provinsi.

Akhmad Ma’ruf menyampaikan, semangat perjuangan memisahkan Madura dari Jawa Timur tidak pernah pudar. Berbagai peluang yang ada akan dimanfaatkan demi terwujudnya cita-cita mulia itu.

Baca juga :  Siswa SMAN 1 Galis Antusias Ikuti BTS Klik Madura, Dibekali Ilmu Jurnalistik hingga Public Speaking

Menurut Ma’ruf, berdirinya Madura provinsi bukan sekadar keinginan. Tetapi, lebih pada kebutuhan untuk mendorong kemajuan Pulau Garam.

Pembangunan di Madura dinilai masih stagnan. Tidak ada perkembangan yang signifikan. Jika Madura menjadi provinsi, diyakini akan berkembang pesat.

“Jika Madura jadi provinsi, Madura akan lebih maju dan berkembang. Untuk itu, Madura, wajib jadi provinsi,” kata Ma’ruf saat siniar di Studio Klik Madura.

Pengusaha sukses berskala internasional menyampaikan, jika melihat dari dekat, kondisi Madura masih sangat timpang dari berbagai aspek.

Mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Ketimpangan itu bisa teratasi jika Madura mandiri dengan menjadi provinsi sendiri.

Baca juga :  Masuk Tindak Pidana Murni, Kasus Pengrusakan Mangrove Tak Bisa Diselesaikan Melalui Mediasi

“Mari bersama-sama berjuang untuk Madura lebih baik dari sektor ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya dengan menjadikan Madura sebagai provinsi,” ujar pria yang juga Ketua Kadin Provinsi Kepulauan Riau itu. (diend)

Berita Terkait

Baru Dua Pekan Tandatangan Kontrak, Proyek Puskesmas Bulhaj Rp3,9 Miliar Disorot DPRD Pamekasan
Raperda Desa Masuk Paripurna, Fraksi Gelora Perjuangan Desak Transparansi APBDes hingga Penguatan BPD
KUA-PPAS APBD 2027 Disepakati, DPRD Pamekasan Dorong Anggaran Tepat Sasaran
Polisi Ringkus Terduga Pelaku Pembacokan di Tlanakan, Diduga Pengguna Narkoba
DPRD Pamekasan Mulai Bahas Regulasi Pemerintahan Desa, Pilkades Berpotensi Digelar 2027
Sambut HUT ke-65, Bank Jatim Gelar Pemeriksaan Mata dan Salurkan Kacamata Gratis bagi Ratusan Pelajar
Bendera Diturunkan, Kepsek: Semangat Kemerdekaan SMAN 1 Pamekasan Tak Boleh Padam
Perayaan HUT ke-81 RI, Ketua DPRD Pamekasan Dorong Penguatan Ekonomi Masyarakat

Berita Terkait

Kamis, 20 Agustus 2026 - 07:21 WIB

Baru Dua Pekan Tandatangan Kontrak, Proyek Puskesmas Bulhaj Rp3,9 Miliar Disorot DPRD Pamekasan

Rabu, 19 Agustus 2026 - 10:51 WIB

Raperda Desa Masuk Paripurna, Fraksi Gelora Perjuangan Desak Transparansi APBDes hingga Penguatan BPD

Selasa, 18 Agustus 2026 - 15:54 WIB

Polisi Ringkus Terduga Pelaku Pembacokan di Tlanakan, Diduga Pengguna Narkoba

Selasa, 18 Agustus 2026 - 10:10 WIB

DPRD Pamekasan Mulai Bahas Regulasi Pemerintahan Desa, Pilkades Berpotensi Digelar 2027

Selasa, 18 Agustus 2026 - 07:18 WIB

Sambut HUT ke-65, Bank Jatim Gelar Pemeriksaan Mata dan Salurkan Kacamata Gratis bagi Ratusan Pelajar

Berita Terbaru

DPRD Sampang menerima audiensi dari DKR dan RSUD dr. Moh. Zyn terkait pasien PAPS. (KLIKMADURA)

Sampang

DPRD Sampang Kawal Hak Pasien PAPS

Kamis, 20 Agu 2026 - 02:04 WIB