Penggunaan Cantrang dan Bom Ikan Marak di Masalembu, Nelayan Pertanyakan Ketegasan Pemerintah

- Jurnalis

Selasa, 25 Juli 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kondisi luapan air sungai di Desa Ragang, Kecamatan Waru, Pamekasan setelah diterjang hujan deras.

Kondisi luapan air sungai di Desa Ragang, Kecamatan Waru, Pamekasan setelah diterjang hujan deras.

SUMENEP, klikmadura.id – Penggunaan alat tangkap cantrang dan bom ikan marak terjadi di perairan Pulau Masalembu, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Akibatnya, nelayan lokal dirugikan.

Salah satu nelayan Masalembu Jailani mengatakan, hasil tangkapan ikan yang biasanya mencapai 1 ton, akibat diduga adanya alat tangkap berupa cantrang dan bom ikan menjadi 500-600 kilogram.

Kata Jailani, cantrang dan bom ikan sangat jelas berdampak buruk. Bagaimana tidak, ucapnya, ikan-ikan di Masalembu disapu bersih sehingga nelayan tradional yang merupakan penduduk pribumi hanya merasakan dampak negatifnya.

Baca juga :  Tak Ingin Ada Ketimpangan, Akhmad Ma'ruf Dukung Pemekaran Kabupaten Kepulauan di Sumenep
Posko penolakan terhadap alat tangkap cantrang dan bom ikan di Pulau Masalembu.

“Ini sangat merugikan kami para nelayan tradisional Masalembu. Ikan merupakan pendapatan kita,” katanya, Selasa (25/07/2023).

Selain itu, cantrang dan bom ikan mengeruk tanpa pandang bulu di Masalembu, sampai terumbu karang yang menjadi rumah bagi ikan ikut hancur.

Hal itu menjadi ancaman bagi nelayan Masalembu yang notabene adalah nelayan tradisional, maka tak heran konflik antar nelayan intensitasnya begitu tinggi.

Tidak hanya itu, tahun 2022 lalu ada kapal besar bermuatan batu bara sempat karam tepat di perairan Masalembu sehingga mencemari perairan sekitar.

Baca juga :  Tekan Laju Inflasi, TPID Sumenep Distribusikan 4 Ton Beras Murah

Oleh karena itu, pihaknya meminta Pemkab Sumenep dalam hal ini Dinas Perikanan maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memerhatikan nasib nelayan Masalembu seperti kesejahteraan yang jauh dari kata sejahtera.

“Apa peran mereka selama ini,” kesalnya.

Dia menegaskan, segera bentuk larangan cantrang, segera tetapkan kawasan Masaelmbu sebagai zona tangkap nelayan tradisional agar tidak ada lagi ancaman.

“Segera tetapkan kawasan laut masalembu sebagai kawasan ekosistem esensial atau lindung agar ada perlindungan bagi biodiversitas laut di sana, serta memperjelas zona rute kapal pengangkut agar tidak sembarangan lewat, mematuhi SOP dan lingkungan,” tegasnya.

Baca juga :  PKS Jatim Dukung Madura Provinsi, Sebut Pamekasan Layak Jadi Ibu Kota

“Dan tolak PP No. 26 Tahun 2023 terkait tambang dan ekspor pasir laut. Karena keberadaannya akan semakin memperparah ekosistem laut Masalembu, serta menjadi ancaman bagi masa depan nelayan tradisional,” pungkasnya. (fix/diend)

Berita Terkait

Jong Sumekar Nilai Pilkada Langsung Belum Sehat, Wacana Pemilihan Lewat DPRD Patut Dipertimbangkan
Rekonstruksi Dugaan Pengeroyokan ODGJ Sapudi Ungkap Fakta Baru, Terdakwa Ternyata Dicekik
Jembatan Utama di Pulau Giligenting Ambruk Sejak 8 Desember, Warga Pertanyakan Tanggung Jawab Pemdes
Puluhan Tahun Dibiarkan Rusak oleh Pemerintah, Warga Sapudi Gotong Royong Perbaiki Jalan
Audiensi Warga Sapudi Soal Replacement Pelabuhan Berujung Kekecewaan, UPP Kelas III Dinilai Cuci Tangan
Raih Dukungan Mayoritas, KH Md Widadi Rahim Pimpin NU Sumenep Periode 2025–2030
5.224 Tenaga Honorer di Sumenep Resmi Terima SK PPPK Paruh Waktu, Gaji Mulai Cair Tahun Depan
Setelah Penantian Panjang, Akhirnya 5.224 Tenaga Honorer di Sumenep Terima SK PPPK Paruh Waktu

Berita Terkait

Sabtu, 10 Januari 2026 - 03:41 WIB

Jong Sumekar Nilai Pilkada Langsung Belum Sehat, Wacana Pemilihan Lewat DPRD Patut Dipertimbangkan

Rabu, 24 Desember 2025 - 12:35 WIB

Rekonstruksi Dugaan Pengeroyokan ODGJ Sapudi Ungkap Fakta Baru, Terdakwa Ternyata Dicekik

Rabu, 24 Desember 2025 - 06:51 WIB

Jembatan Utama di Pulau Giligenting Ambruk Sejak 8 Desember, Warga Pertanyakan Tanggung Jawab Pemdes

Senin, 22 Desember 2025 - 14:41 WIB

Puluhan Tahun Dibiarkan Rusak oleh Pemerintah, Warga Sapudi Gotong Royong Perbaiki Jalan

Selasa, 16 Desember 2025 - 14:35 WIB

Audiensi Warga Sapudi Soal Replacement Pelabuhan Berujung Kekecewaan, UPP Kelas III Dinilai Cuci Tangan

Berita Terbaru

Opini

Metamorfosa Kata

Sabtu, 10 Jan 2026 - 01:20 WIB