NasDem Sumenep Lirik Kiai Unais – Kiai Fikri

- Jurnalis

Rabu, 31 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris DPD NasDem Sumenep A. Hosaini Adhim. (FOTO: DOK. KLIK MADURA)

Sekretaris DPD NasDem Sumenep A. Hosaini Adhim. (FOTO: DOK. KLIK MADURA)

SUMENEP || KLIKMADURA – Keputusan DPP PDI Perjuangan mengusung bakal calon bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo berpasangan dengan KH. Imam Hasyim membuat publik terkejut. Sebab, pasangan tersebut di luar prediksi.

KH. Imam Hasyim tidak pernah mendaftarkan diri sebagai bakal calon wabup ke PDI Perjuangan. Justru, yang mendaftar adalah Abdul Hamid Ali Munir, kader militan PKB yang saat sekarang menjabat sebagai Ketua DPRD Sumenep.

Menyikapi dinamika politik yang berkembang, DPD NasDem Sumenep mulai pasang kuda-kuda. Partai besutan Surya Paloh itu melirik KH. Unais Ali Hisyam berpasangan dengan KH. Ali Fikri sebagai lawan tanding calon petahana.

Baca juga :  Demokrasi Junub

Dua tokoh pesantren besar di Sumenep itu sudah diusulkan oleh DPD NasDem Sumenep ke DPP NasDem untuk mendapatkan rekomendasi. Harapannya, dua sosok tersebut bisa mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati Sumenep.

”Keinginan rakyat di bawah, tidak ingin Pilkada Sumenep ini hanya diikuti calon tunggal,” kata Sekretaris DPD NasDem Sumenep A. Hosaini Adhim saat diwawancara Klik Madura, Rabu (31/7/2024).

Hosaini menyampaikan, kunci agar Pilkada Sumenep tidak hanya diikuti calon tunggal berada di NasDem dan PPP. Jika dua partai tersebut berkoalisi, maka bisa mengusung calon sendiri.

Baca juga :  Daftar 50 Kades yang Diperiksa Kejati Jatim Terkait Kasus BSPS Sumenep, Akankah Ada Tersangka?

Tapi, jika salah satu partai tersebut justru mengusung calon petahana, maka harapan adanya calon pesaing Achmad Fauzi – KH. Imam Hasyim secara otomatis sirna.

”Untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati Sumenep, minimal harus punya 10 kursi dewan. NasDem punya 5 kursi dan PPP punya 6 kursi, maka bisa mengusung calon sendiri kalau keduanya berkoalisi,” katanya.

Namun sebaliknya, jika salah satu partai tersebut mengusung petahana, maka sisa partai lainnya sangat sulit untuk mengusung pasangan calon sendiri.

”InsyaAllah tidak hanya NasDem, partai-partai lain juga tidak ingin hanya ada satu calon di Pilkada nanti,” kata pria murah senyum itu.

Baca juga :  Dua Hari Diguyur Hujan Deras, Sejumlah Lokasi di Sumenep Tergenang

Meski demikian, Hosaini Adhim sadar bahwa pengurus partai di tingkat bawah tidak bisa berbuat banyak. Sebab, pemberian rekomendasi merupakan kewenangan penuh pengurus pusat.

”Yang bisa dilakukan adalah, menunggu kepastian rekomendasi dari DPP. Saya dan teman-teman para kader siap menunggu rekomendasi dari DPP,” tandasnya. (pen)

Berita Terkait

Aktivis Minta Kementerian PKP Audit Realisasi Program BSPS di Seluruh Madura
Tokoh Kades Minta Menteri Ara Klarifikasi Terkait Pernyataan Program BSPS Sumenep Dikorupsi Rp 108 Miliar
Daftar 50 Kades yang Diperiksa Kejati Jatim Terkait Kasus BSPS Sumenep, Akankah Ada Tersangka?
50 Kades Diperiksa Kejati Jatim Terkait Dugaan Mega Korupsi BSPS Sumenep
Dalami Dugaan Korupsi BSPS Sumenep, Kementerian PKP Buka Layanan Pengaduan
Dewan Pakar Sumenep Tolak Rencana Pambangunan PLTS di Kecamatan Guluk-Guluk dan Ganding
Khawatir Antiklimaks, Kejagung Diminta Ambil Alih Kasus Dugaan Korupsi BSPS Sumenep
Rokok Bodong Diduga Asal Batam Gempur Pasar Madura

Berita Terkait

Sabtu, 24 Mei 2025 - 03:41 WIB

Aktivis Minta Kementerian PKP Audit Realisasi Program BSPS di Seluruh Madura

Kamis, 22 Mei 2025 - 07:00 WIB

Tokoh Kades Minta Menteri Ara Klarifikasi Terkait Pernyataan Program BSPS Sumenep Dikorupsi Rp 108 Miliar

Rabu, 21 Mei 2025 - 08:41 WIB

Daftar 50 Kades yang Diperiksa Kejati Jatim Terkait Kasus BSPS Sumenep, Akankah Ada Tersangka?

Rabu, 21 Mei 2025 - 06:05 WIB

50 Kades Diperiksa Kejati Jatim Terkait Dugaan Mega Korupsi BSPS Sumenep

Selasa, 13 Mei 2025 - 03:35 WIB

Dalami Dugaan Korupsi BSPS Sumenep, Kementerian PKP Buka Layanan Pengaduan

Berita Terbaru