Akibat Ketimpangan Pembangunan dan Jauhnya Layanan Publik Dasar, Akademisi Dorong Pemekaran Kepulauan Kangean

- Jurnalis

Jumat, 10 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tokoh akademisi asal Pulau Kangean, Mihosen. (KLIKMADURA)

Tokoh akademisi asal Pulau Kangean, Mihosen. (KLIKMADURA)

SUMENEP || KLIKMADURA – Wacana Madura menjadi provinsi kembali mencuat. Di tengah isu tersebut, muncul dorongan kuat agar Kepulauan Kangean berdiri sebagai kabupaten baru yang mandiri.

Gagasan itu disampaikan oleh tokoh akademisi asal Pulau Kangean, Mihosen. Pria yang juga kandidat doktor Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) di Universitas Trunojoyo Madura (UTM) itu menilai, Kangean sudah sangat layak menjadi daerah otonom baru.

Potensi alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang mumpuni dinilai menjadi modal kuat untuk kepulauan Kangean berdiri sendiri dan berpisah dari Kabupaten Sumenep.

“Kangean memiliki kekayaan alam luar biasa, terutama minyak dan gas bumi serta hasil laut yang melimpah. Namun, kondisi sosial masyarakatnya masih tertinggal jauh. Ini ironis,” ujarnya, Jumat (10/10/2025).

Baca juga :  Warga Kangean Gelar Doa Bersama, Desak Pemerintah Hentikan Permanen Eksploitasi Migas

Ia menilai, selama ini pembangunan di Sumenep cenderung berpusat di wilayah daratan. Sementara kepulauan, termasuk Kangean, hanya mendapat porsi kecil dari anggaran dan perhatian pemerintah. Akibatnya, ketimpangan pembangunan terus melebar.

“Akses jalan, pelabuhan, dan jaringan komunikasi masih terbatas. Bahkan, pelayanan pendidikan dan kesehatan pun jauh dari layak,” ungkapnya.

Mihosen mencontohkan, banyak warga Kangean yang harus menempuh perjalanan laut berjam-jam hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit daratan. Hal itu menggambarkan betapa jauhnya masyarakat kepulauan dari akses pelayanan publik dasar.

Baca juga :  Pemkab Sumenep Buka Peluang Kerja Melalui Job Fair

“Untuk melahirkan saja sebagian warga harus menyeberang laut. Ini potret nyata ketidakadilan pembangunan,” tegasnya.

Padahal, lanjut dia, hasil kekayaan alam dari wilayah Kangean selama ini telah banyak menyumbang bagi daerah dan negara. Namun kesejahteraan masyarakatnya tak sebanding dengan kontribusi yang diberikan.

“Kangean kaya migas, tapi daerah Kepulauan masih dalam kondisi keterbatasan terutama dalam bidang infrastruktur pembangunan,” katanya.

Karena itu, ia menilai pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Kepulauan Kangean bukan sekadar ambisi politik. Tetapi, kebutuhan mendesak untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.

Dengan menjadi kabupaten, pelayanan publik dapat didekatkan kepada masyarakat, pengelolaan potensi alam bisa lebih mandiri, dan peluang investasi dapat tumbuh lebih besar.

Baca juga :  Pengamat Sebut Kans Rektor UTM Safi' Terpilih Jadi Pj Bupati Bangkalan Sangat Tinggi

“Sudah saatnya Kangean berdiri sendiri sebagai kabupaten kepulauan. Jika Madura benar-benar menjadi provinsi, maka Kangean harus ikut berdiri sejajar, bukan sekadar penonton pembangunan,” pungkas Mihosen.

Sebagai informasi, Kepulauan Kangean terdiri atas lebih dari 60 pulau besar dan kecil di ujung timur Kabupaten Sumenep.

Selain kaya minyak dan gas bumi, wilayah ini juga memiliki potensi besar di sektor perikanan, pertanian, dan sumber daya manusia.

Namun hingga kini, akses transportasi, infrastruktur dasar, serta layanan publik di kawasan tersebut masih sangat terbatas dibandingkan wilayah daratan. (nda)

Berita Terkait

Rekonstruksi Dugaan Pengeroyokan ODGJ Sapudi Ungkap Fakta Baru, Terdakwa Ternyata Dicekik
Jembatan Utama di Pulau Giligenting Ambruk Sejak 8 Desember, Warga Pertanyakan Tanggung Jawab Pemdes
Puluhan Tahun Dibiarkan Rusak oleh Pemerintah, Warga Sapudi Gotong Royong Perbaiki Jalan
Audiensi Warga Sapudi Soal Replacement Pelabuhan Berujung Kekecewaan, UPP Kelas III Dinilai Cuci Tangan
Raih Dukungan Mayoritas, KH Md Widadi Rahim Pimpin NU Sumenep Periode 2025–2030
5.224 Tenaga Honorer di Sumenep Resmi Terima SK PPPK Paruh Waktu, Gaji Mulai Cair Tahun Depan
Setelah Penantian Panjang, Akhirnya 5.224 Tenaga Honorer di Sumenep Terima SK PPPK Paruh Waktu
Doakan Sapudi Bebas Gempa, Pegadaian Syariah Madura Gelar Nonggunong Bershalawat 

Berita Terkait

Rabu, 24 Desember 2025 - 12:35 WIB

Rekonstruksi Dugaan Pengeroyokan ODGJ Sapudi Ungkap Fakta Baru, Terdakwa Ternyata Dicekik

Rabu, 24 Desember 2025 - 06:51 WIB

Jembatan Utama di Pulau Giligenting Ambruk Sejak 8 Desember, Warga Pertanyakan Tanggung Jawab Pemdes

Senin, 22 Desember 2025 - 14:41 WIB

Puluhan Tahun Dibiarkan Rusak oleh Pemerintah, Warga Sapudi Gotong Royong Perbaiki Jalan

Selasa, 16 Desember 2025 - 14:35 WIB

Audiensi Warga Sapudi Soal Replacement Pelabuhan Berujung Kekecewaan, UPP Kelas III Dinilai Cuci Tangan

Minggu, 7 Desember 2025 - 23:31 WIB

Raih Dukungan Mayoritas, KH Md Widadi Rahim Pimpin NU Sumenep Periode 2025–2030

Berita Terbaru

Opini

Madura dan Nyala Api yang Tak Pernah Padam

Rabu, 31 Des 2025 - 15:16 WIB

#AndaHarusTahu

Tahun 2025 Bintang 5 

Rabu, 31 Des 2025 - 02:45 WIB