SURABAYA || KLIKMADURA – Kasus dugaan pengrusakan mangrove di sejumlah titik di pantai selatan Pamekasan terus menjadi perhatian publik. Sejumlah nelayan yang tergabung dalam Forum Keluarga Putra Putri Nelayan (FKPPN) Pamekasan melakukan langkah-langkah taktis.
Di antaranya, meminta pendampingan kepada DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Jawa Timur. Tujuannya, agar kasus tersebut segera tuntas.
Ketua FKPPN Pamekasan Miskari menyampaikan, dugaan pengrusakan mangrove dan privatisasi lahan pantai di sejumlah titik sudah diadukan ke sejumlah instansi.
Di antaranya, diadukan ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jatim dan Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim.
Dalam rangka mengawal, pengaduan tersebut, FKPPN Pamekasan meminta pendampingan dari DPD GMNI Jatim. Harapannya, instansi yang berkaitan dengan persoalan dugaan pengrusakan mangrove dan privatisasi lahan pantai segera bergerak.
“Kami para nelayan tentu tidak akan pernah tinggal diam. Semua upaya akan kami lakukan agar persoalan dugaan pengrusakan mangrove dan hak milik lahan pantai terang benderang,” katanya.
Miskari menyampaikan, dugaan pengrusakan mangrove terjadi di beberapa titik. Di antaranya, di pantai Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, dan di Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan.
Pemerintah harus segera turun untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sebab, jika dibiarkan, bukan tidak mungkin pencaplokan lahan pantai menjadi hak milik dan pengrusakan mangrove akan meluas.
Menurut Miskari, lahan pantai seharusnya bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Bukan diprivatisasi untuk kepentingan korporasi atau pribadi.
“Kami meminta pendampingan dari DPD GMNI Jawa Timur agar ikut mengawal persoalan-persoalan yang merugikan nelayan, seperti privatisasi pantai dan pengrusakan mangrove,” katanya.
Pria yang juga Ketua LMDH Desa Tanjung itu berkomitmen untuk terus mengawal persoalan tersebut sampai tuntas. Bahkan, dia berencana mengadukan kasus privatisasi pantai dan pengrusakan mangrove itu ke Presiden Prabowo.
“Kami akan terus berjuang, bahkan kalau perlu kami akan mengadu ke Bapak Presiden Prabowo, karena persoalan ini menyangkut kepentingan hajat hidup para nelayan,” tandasnya. (pen)
