MADURA || KLIKMADURA – Gagasan pembentukan Provinsi Madura mendapat dukungan penuh dari Presiden Direktur PT. Wiraraja Group, Akhmad Makruf Maulana.
Namun, dia memperingatkan agar Madura tidak terjebak pada pola lama yang terlalu politis dan bergantung pada anggaran negara. Menurut Makruf, sudah saatnya berpikir serius menjadikan Madura sebagai kawasan industri.
“Saya melihat sekarang Madura itu lebih kental ke politiknya daripada ke industrialisasinya. Orientasinya selalu program-program APBN,” kata Akhmad Makruf Maulana.
Menurutnya, jika Madura benar-benar ingin terwujud sebagai provinsi, maka arah pembangunan harus jelas. Yakni, menjadi provinsi industrialisasi, bukan sekadar provinsi politik.
“Kalau Madura mau jadi provinsi, harus menjadi kota industrialisasi, bukan hanya provinsi politik. Dengan begitu dampak kesejahteraannya bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Makruf menilai, selama ini Madura seolah hanya dijadikan “objek” untuk menyerap anggaran pusat tanpa visi jangka panjang membangun kemandirian ekonomi.
“Saya melihat Madura itu hanya mau jadi tempat sukses mengambil program-program APBN. Tidak pernah berpikir bagaimana Madura menjadi kota industrialisasi,” ujarnya.
Padahal, lanjut Makruf, potensi industrialisasi Madura sangat besar. Namun, kendala utamanya terletak pada sumber daya manusia dan pola pikir yang belum berubah.
“Potensi industrialisasi Madura itu sangat besar sekali. Tapi SDM-nya harus diubah, mindset-nya harus diubah,” katanya.
Ia menyebut, perubahan pola pikir justru banyak datang dari orang-orang Madura yang berada di luar daerah. Namun ironisnya, sebagian besar hanya terlibat di dunia politik, bukan industri.
“Orang Madura di luar kebanyakan politisi. Yang benar-benar bermain di industrialisasi berskala internasional, bisa dikatakan saya ini satu-satunya,” ungkapnya.
Makruf juga melontarkan kritik keras terhadap tokoh-tokoh senior Madura yang dinilainya belum mampu mengikuti perubahan zaman.
“Tokoh-tokoh Madura itu masih tidak move on. Seolah-olah, kalau mau jadi provinsi, harus lewat tokoh tertentu, harus dapat restu tokoh tertentu,” sindirnya.
Menurutnya, pola pikir semacam itu sudah usang dan tidak relevan dengan tantangan global saat ini.
“Zaman sudah berubah. Orang sudah sampai ke bulan, sekarang perang ekonomi, bukan perang adu sakti, adu keris, atau nostalgia kerajaan masa lalu,” tegas Makruf.
Ia menilai, selama ini masyarakat Madura hanya dijadikan segmen politik yang dimanfaatkan setiap lima tahun sekali, tanpa upaya serius membangun fondasi ekonomi yang kuat.
“Madura ini pekerja keras. Tapi sayangnya, masyarakat hanya dijadikan segmen politik lima tahunan,” tandasnya. (nda)
