PAMEKASAN || KLIKMADURA – Ribuan massa yang tergabung dalam Forum Petani Tembakau dan Buruh Pabrik Lokal Madura (FPBM) mengepung Kantor Bupati Pamekasan, Selasa (10/2/2026).
Aksi besar ini digelar sebagai bentuk desakan agar pemerintah benar-benar berpihak pada keberlangsungan ekonomi petani tembakau dan buruh pabrik rokok lokal di Madura.
Massa aksi yang memenuhi ruas jalan di sekitar kantor bupati membawa sejumlah tuntutan utama. Salah satunya adalah permintaan kepada pemerintah pusat untuk menerbitkan kebijakan Sigaret Kretek Mesin (SKM) kelas tiga dengan harga Rp250 per batang.
Koordinator aksi FPBM, Holil, menegaskan bahwa sektor tembakau Madura memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah sekaligus menyerap ribuan tenaga kerja. Ia menyebut kebijakan yang tidak berpihak dapat berdampak fatal bagi keberlanjutan usaha rakyat.
“Pemerintah pusat harus memberikan perhatian khusus terhadap tembakau Madura. Industri ini menyangkut hajat hidup petani dan buruh. Jika kebijakannya tidak berpihak, yang menjadi korban adalah masyarakat kecil,” tegasnya saat berorasi.
Holil menambahkan, kebijakan SKM kelas tiga dengan harga Rp250 per batang diyakini dapat menekan peredaran rokok ilegal dan menjaga keberlangsungan industri rokok legal skala kecil.
Selain itu, FPBM juga meminta agar pemerintah tidak membatasi kuota Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang dianggap sebagai penopang ekonomi masyarakat Madura.
“SKT ini nyawa ekonomi Madura. Dari sanalah ribuan orang bisa bekerja. Kami berharap pemerintah pusat menambah kuota SKT khusus untuk Madura,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, FPBM turut menyoroti penindakan aparat penegak hukum dan Bea Cukai yang dinilai kerap dilakukan secara semena-mena di jalan. Praktik itu disebut merugikan pelaku usaha dan masyarakat kecil.
“Kami minta tidak ada lagi penangkapan liar di jalan. Undang-Undang Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Pasal 1 dan 2 sudah jelas mengatur bahwa Bea Cukai harus mengedepankan pembinaan dan mempermudah perizinan bagi pelaku usaha,” katanya.
Di tengah aksi, Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman turun langsung menemui massa. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah membuka ruang dialog dan siap mengawal aspirasi petani dan buruh sesuai kewenangan.
“Intinya kami mendukung dan siap duduk bersama. Setelah aksi ini, mari kita dialog dan berangkat bersama memperjuangkan aspirasi ke pemerintah pusat. Industri rokok dan tembakau memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja,” ujar mantan anggota DPR RI itu.
Sementara itu, Kepala Seksi Perbendaharaan Bea dan Cukai Madura, Budi Suharto menyampaikan, seluruh tuntutan massa terkait tarif cukai dan kebijakan tembakau sudah diteruskan ke pemerintah pusat. Meski demikian, ia menegaskan komitmen untuk tetap mengedepankan pembinaan.
“Apa yang disampaikan massa aksi sudah kami teruskan ke pusat. Kami berharap semua pihak bersabar menunggu kebijakan yang akan diputuskan,” tandasnya. (ibl/nda)
