Pemkab Pamekasan Ajukan 500 Nelayan Dilindungi Jamsostek

- Jurnalis

Kamis, 20 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sejumlah nelayan berada di atas kapal yang sandar di Pelabuhan Branta, Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan. (LAILIYATUN NURIYAH / KLIKMADURA)

Sejumlah nelayan berada di atas kapal yang sandar di Pelabuhan Branta, Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan. (LAILIYATUN NURIYAH / KLIKMADURA)

PAMEKASAN || KLIKMADURA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mengajukan sebanyak 500 nelayan untuk mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Langkah tersebut diambil karena profesi nelayan dinilai sebagai kelompok pekerja rentan yang membutuhkan jaminan sosial.

Kabid Pelatihan dan Produktivitas Kerja, Diskop UKM dan Naker Pamekasan, Ika Yulia Rakhmawati menjelaskan, pengajuan tersebut dibiayai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Awalnya, ada kekhawatiran bahwa program tersebut tidak dapat dibiayai karena bukan berasal dari pos Dana Alokasi Umum (DAU). Namun, pemkab tetap mendapatkan alokasi anggaran.

Baca juga :  73 Mahasiswa IAI Nata Sampang Diwisuda, Siap Berkontribusi Bagi Agama, Nusa dan Bangsa

“Alhamdulillah kecipratan juga. Karena ini kan bukan DAU, kami sempat khawatir tidak diterima. Ternyata kebagian,” ujarnya.

Ika menyebutkan, pengajuan 500 nelayan itu juga disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

Pasalnya, alokasi DBHCHT untuk tahun 2026 mengalami penurunan drastis hingga 50 persen, dari semula Rp112 miliar menjadi hanya Rp59 miliar.

Total anggaran yang disiapkan untuk perlindungan Jamsostek bagi nelayan sebesar Rp191.100.000, dengan masa perlindungan selama enam bulan. Setelah itu, ada kemungkinan kepesertaan harus dilanjutkan secara mandiri oleh nelayan.

“Iya, hanya enam bulan. Ke depannya kami belum tahu seperti apa,” katanya.

Baca juga :  KPK Kembali Lakukan Pemeriksaan di Pamekasan, Seputar Pokmas?

Saat ini, sosialisasi kepada nelayan masih belum dilakukan karena jumlah peserta belum final. Kuota 500 nelayan itu masih menunggu persetujuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.

“Sehingga kami tidak mau nelayan terlalu berharap. Tapi kami akan berupaya agar 500 pengajuan itu disetujui,” tegasnya.

Ika berharap, seluruh pekerja rentan di Pamekasan termasuk nelayan dapat ter-cover BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.

“Pasti akan kami usahakan. Semoga ke depan semua pekerja rentan bisa terproteksi,” pungkasnya. (enk/nda)

Berita Terkait

Kenakan Batik Beras Tumpah, Plt Dirut RSUD SMART Beserta Istri Raih Juara Favorit Semarak Batik Pamekasan 2026
Batik Kawung Antar Kadinkes Pamekasan dan Istri Raih Juara Pertama Semarak Batik Pamekasan 2026
Wisuda Ke-XXI, Rektor UIM Sebut Gelar Sarjana Tak Lepas dari Doa dan Perjuangan Orang Tua
530 Mahasiswa UIM Diwisuda, Siap Mengabdi di Tengah Masyarakat
20.771 Guru se-Jatim Padati Pamekasan, HGN ke-81 Dimeriahkan Kesenian Lokal
Petani Keluhkan Kelangkaan Pupuk, Ketua DPRD Pamekasan Minta Distributor Nakal Ditindak Tegas
Kostum Ceria Antar Puskesmas Pademawu Raih Juara Tiga Jalan Sehat HKN ke-62
Ditahan Kasus Pengancaman dan Perusakan, Bos Rokok Marbol Terancam Lima Tahun Penjara

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 11:44 WIB

Kenakan Batik Beras Tumpah, Plt Dirut RSUD SMART Beserta Istri Raih Juara Favorit Semarak Batik Pamekasan 2026

Minggu, 22 November 2026 - 08:24 WIB

Batik Kawung Antar Kadinkes Pamekasan dan Istri Raih Juara Pertama Semarak Batik Pamekasan 2026

Sabtu, 21 November 2026 - 12:35 WIB

Wisuda Ke-XXI, Rektor UIM Sebut Gelar Sarjana Tak Lepas dari Doa dan Perjuangan Orang Tua

Sabtu, 21 November 2026 - 08:08 WIB

20.771 Guru se-Jatim Padati Pamekasan, HGN ke-81 Dimeriahkan Kesenian Lokal

Jumat, 20 November 2026 - 10:54 WIB

Petani Keluhkan Kelangkaan Pupuk, Ketua DPRD Pamekasan Minta Distributor Nakal Ditindak Tegas

Berita Terbaru