PAMEKASAN || KLIKMADURA – Keputusan Puskesmas Teja menolak mengantarkan jenazah bayi menggunakan ambulans menuai polemik. Meski pihak puskesmas mencarikan alternatif dengan mengantar jenazah menggunakan mobil milik lembaga sosial, gelombang protes tetap terjadi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Pamekasan, dr. Saifudin memberikan penjelasan. Menurut dia, secara regulasi, langkah yang diambil pihak Puskesmas Teja telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dijelaskan, fungsi ambulans berbeda dengan mobil jenazah. Ambulans diprioritaskan untuk pelayanan pasien hidup dalam kondisi kegawatdaruratan. Sementara, mobil jenazah diperuntukkan khusus untuk pengantaran jenazah.
“Ambulans digunakan untuk menolong pasien dalam kondisi darurat. Sedangkan untuk jenazah, memang ada kendaraan khusus,” katanya.
dr. Saifudin mengatakan, penolakan penggunaan ambulans juga dipengaruhi oleh permintaan keluarga agar jenazah diantarkan ke Sumenep dengan jarak tempuh yang cukup jauh.
Kondisi tersebut dinilai berisiko apabila di saat bersamaan terjadi kasus kegawatdaruratan lain dan ambulans tidak tersedia.
“Seandainya jaraknya dekat mungkin masih bisa difasilitasi. Namun karena permintaan ke Sumenep yang jaraknya jauh, dikhawatirkan jika terjadi kegawatdaruratan dan ambulans tidak ada, maka akan menjadi kesalahan dua kali,” ujarnya.
dr. Saifudin mengakui bahwa hingga saat ini belum ada pengadaan mobil jenazah di setiap puskesmas. Bahkan, Dinas Kesehatan Pamekasan sendiri belum memiliki mobil jenazah, sementara kondisi sejumlah ambulans yang ada juga mulai mengalami kerusakan.
“Kami memang belum melakukan pengadaan mobil jenazah. Mudah-mudahan kejadian ini menjadi perhatian pemerintah ke depan,” katanya.
Sementara itu, orang tua jenazah, M. Roziki mengatakan, alasan yang disampaikan kepala dinkes tidak sepenuhnya bisa dibenarkan. Seharusnya, dalam kondisi kekurangan armada, negara tetap hadir melayani masyarakat.
“Kami tidak sedang memaksa melanggar aturan. Tapi ketika mobil jenazah tidak ada, lalu ambulans juga tidak bisa dipakai, negara hadirnya di mana?,” tuturnya.
M. Roziki mengaku tidak akan tinggal diam dan siap menempuh berbagai jalur agar persoalan ini mendapat perhatian serius. Sebab, dikhawatirkan kejadian serupa terulang di kemudian hari.
“Saya hanya ingin memastikan tidak ada korban lain yang mengalami kejadian seperti ini,” tandasnya. (ibl/nda).
