PAMEKASAN || KLIKMADURA – Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Umam menyoroti turunnya harga tembakau Madura yang disebut pengusaha dipengaruhi kondisi overstock atau kelebihan stok di gudang.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dikaji lebih serius. Sebab, penetapan Biaya Pokok Produksi (BPP) tembakau sejak awal dimaksudkan untuk memastikan modal yang dikeluarkan petani dalam proses produksi dapat terlindungi melalui harga pembelian yang layak.
“BPP itu angka rasional bahwa petani modalnya sekian. Maka yang paling penting adalah memastikan bahwa gudang atau pelaku tembakau itu membeli tembakau di atas BPP,” katanya.
Politikus PKB itu menjelaskan bahwa harga pembelian yang hanya berada di angka BPP tidak memberikan keuntungan bagi petani. Harga tembakau semestinya berada di atas biaya produksi yang telah ditetapkan.
Berdasarkan ketentuan tata niaga tembakau di Pamekasan juga telah diatur melalui Perda Nomor 2 Tahun 2022. Regulasi itu menjadi salah satu dasar dalam menjaga posisi petani agar tidak hanya menjadi objek dalam rantai perdagangan tembakau.
“Kalau ada gudang atau pabrikan yang membeli di bawah BPP, itu tidak sesuai dan melanggar tata niaga tembakau yang sudah kita legalisasi melalui Perda Nomor 2 Tahun 2022,” ujarnya.
Umam juga menilai, persoalan overstock yang disampaikan pengusaha tembakau seharusnya tidak muncul secara tiba-tiba. Sebab, sebelum BPP ditetapkan, semestinya dilakukan koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, serta pihak terkait untuk memetakan kebutuhan tembakau.
“Harusnya ada komunikasi sejak awal. Mulai dari kebutuhan gudang, kebutuhan pabrik hingga perkiraan produksi tembakau petani,” ucapnya.
Umam mempertanyakan kondisi ketika produksi tembakau petani sudah berjalan, tetapi di lapangan justru muncul informasi bahwa hampir setiap gudang mengalami kelebihan stok.
Ia juga meminta Pemkab lebih proaktif melakukan komunikasi dengan gudang maupun pabrik, baik perusahaan nasional maupun pelaku usaha lokal. Pemerintah tidak boleh hanya menunggu persoalan harga muncul di tengah petani.
“Kalau kejadian seperti ini, saya minta pemerintah daerah sudah proaktif melakukan komunikasi dengan gudang. Dekati gudang-gudang pabrikan itu, pabrik-pabrik nasional maupun lokal,” tuturnya.
Ia bahkan membuka kemungkinan adanya langkah alternatif dari pemerintah daerah untuk membantu penyerapan tembakau petani.
“Kalau boleh agak kritis, pemerintah harus hadir dalam rangka menyikapi persoalan ini. Misalnya, perlu dikaji, mungkin tidak pemerintah daerah hadir sebagai pembeli alternatif. Selama ini kan belum kita lakukan itu,” tungkasnya.
Umam juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap masuknya tembakau dari luar Madura. Ia khawatir masalah overstock yang saat ini menjadi alasan turunnya harga justru tidak sepenuhnya berasal dari hasil produksi petani Madura.
“Jangan sampai jatuhnya harga tembakau hari ini karena kelalaian pengawasan kita terhadap embargo dari tembakau luar Madura,” ujarnya.
Kondisi tersebut perlu dipastikan melalui pengawasan dan pendataan yang jelas. Sebab, apabila stok yang menumpuk di gudang ternyata didominasi tembakau dari luar Madura, persoalan tersebut tidak semestinya dibebankan kepada petani tembakau Madura.
“Stok yang ada, yang disebut dengan overstock hari ini, jangan-jangan bukan tumpukan atau gunungan tembakau Madura, tapi gunungan tembakau luar Madura,” tandasnya. (ibl/nda).
