PAMEKASAN || KLIKMADURA – Pembahasan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan APBD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2025 di tingkat komisi DPRD Pamekasan resmi rampung.
Setelah melakukan pembahasan secara berkala bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja, legislatif kini tengah menyusun rekomendasi sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja masing-masing OPD.
Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur menegaskan bahwa pembahasan LKPJ tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, melainkan juga mengukur sejauh mana penggunaan keuangan daerah mampu menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, setiap komisi melakukan pendalaman terhadap berbagai aspek pelaksanaan program, mulai dari efektivitas kebijakan, capaian target, hingga kesesuaian antara perencanaan dan realisasi di lapangan.
“Fokus utama kami adalah memastikan setiap rupiah yang keluar memiliki output yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Politikus PPP itu mengungkapkan, dari hasil pembahasan di seluruh komisi, terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian serius DPRD. Di antaranya rendahnya serapan anggaran, program yang belum menjawab kebutuhan masyarakat, belanja yang dinilai kurang efektif, hingga tidak tercapainya target kinerja pada beberapa OPD.
“Seluruh temuan itu akan dituangkan dalam rekomendasi DPRD sebagai bahan perbaikan bagi pemerintah daerah agar pelaksanaan program pada tahun berikutnya lebih terarah, efektif, dan tepat sasaran,” ucapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan, Mohammad Saedy Romli mengaku pembahasan LKPJ di tingkat komisi berlangsung cukup dinamis. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, rapat berlangsung alot karena dewan menemukan sejumlah persoalan yang membutuhkan penjelasan langsung dari OPD.
“Kami menemukan beberapa OPD yang dinilai lebih cepat menghabiskan anggaran untuk kebutuhan internal, seperti rapat dan perjalanan dinas, dibanding merealisasikan program yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Bahkan, Komisi IV juga menemukan sejumlah ketidaksesuaian antara laporan penggunaan anggaran dengan kondisi nyata di lapangan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan DPRD memberikan catatan evaluasi terhadap OPD terkait.
“Uangnya ada, tetapi serapannya minim sekali dengan alasan kendala lapangan. Ini kan aneh, perencanaan mereka buat sendiri, tapi giliran eksekusi malah bingung sendiri,” tuturnya.
Ketua DPD Partai Gelora Pamekasan itu mengaku bahwa DPRD melalui komisi-komisi terkait tengah merumuskan rekomendasi untuk OPD yg dinilai memiliki rapot merah. Mulai dari ancaman pemangkasan anggaran hingga usulan pencopotan kepala dinas yang dinilai tidak becus bekerja.
“Lewat evaluasi ini, dewan ingin memastikan tata kelola pemerintahan di Pamekasan semakin baik, akuntabel, dan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tandasnya. (ibl/ndaa).
