DPRD Pamekasan Berharap Realisasi APBD 2024 Lebih Efektif dan Efisien

- Jurnalis

Rabu, 29 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PAMEKASAN,KLIKMADURA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan menggelar rapat paripurna, Rabu (29/11/2023). Rapat tertinggi itu membahas tentang penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan RAPBD tahun 2024.

Ali Masykur selaku perwakilan fraksi PPP menyampaikan, APBD tahun 2024  harus dijadikan acuan dalam melaksanakan perbaikan secara komprehensif dan sistematis. Dengan demikian, kelemahan yang ada pada perencanaan pelaksanaan maupun pengawasan pada APBD tahun 2022 dan 2023 tidak terulang kembali di tahun anggaran 2024.

“Kami berharap, di bawah kepemimpinan pj bupati Pamekasan, pemerintah lebih baik dan lebih berkualitas dalam melaksanakan program,” katanya.

Baca juga :  BTN KCP Pamekasan Santuni Mbah Harun, CJH Tertua Berusia 119 Tahun

Ali Masykur menyampaikan, APBD 2024 dipastikan lebih sehat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, penggunaan anggaran harus lebih efektif, efesien dan tepat sasaran.

“Ke depan pemerintah jarus mengutamakan kepentingan masyarakat secara umum dalam penggunaan anggaran,” pintanya.

Semantara itu, Pj Sekda Pamekasan Ach Faisol berjanji akan segera menyampaikan hasil sidang paripurna ke Pemprov Jatim. Tujuannya, agar dokumen keuangan itu dievaluasi dan bulan Desember, APBD 2024 bisa disahkan.

“Setelah kegiatan paripurna ini, akan segera disampaikan ke provinsi, insyaallah pada bulan Desember kita sudah bisa mengesahkan APBD untuk anggaran tahun 2024,” terangnya.

Baca juga :  Kepemilikan SLHS SPPG Minim, DPRD Pamekasan Ingatkan Pentingnya Kebersihan Dapur MBG

Ketua DPRD Pamekasan Halili Yasin meminta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tidak terlalu besar. Tujuannya, agar tidak terjadi defisit seperti tahun sebelumnya

“Sekarang kami menganggarkan SILPA tidak terlalu besar, hanya di kisaran Rp 159 miliar. Alhamdulillah kita sepakat antara banggar dan eksekutif untuk lebih merealistiskan SILPA itu,” katanya

Halili menyebut, APBD Pamekasan amburadul akibat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengamanatkan agar 50 persen dari DAU dialkoasikan untuk kegiatan tertentu.

“Ada lima menu yang diperintahkan Menteri Keuangan. Di antaranya, pendidikan, kesehatan, PU, PPPK , dan kelurahan. Jadi, Pengalaman tahun kemarin akan menjadi pembelajaran tahun berikutnya untuk bisa lebih baik lagi,” tukas politisi PPP itu. (ibl/diend)

Baca juga :  BRI Unit Pakong Gelar Ngobrol Asik, Ajak Masyarakat BRImo-kan Indonesia

Berita Terkait

Polres Pamekasan Tangkap Pemilik Travel ABW, Kasus Umrah Gagal Rugikan Jemaah hingga Rp10 Miliar
Merger OPD Mulai Dikaji DPRD Pamekasan, Pansus SOTK Soroti Risiko Pelayanan Publik
Banyak Disalahpahami, Dokter RSUD SMART Pamekasan Tegaskan Asma Bukan Penyakit Menular
Mohtar Effendi, Mengajar dengan Hati untuk Para Penyandang Disabilitas Tunarungu
Pedagang Ayam Jadi Korban Dugaan Penganiayaan, Polisi Lakukan Penyelidikan
Pertama di Pamekasan, Puri Dewata Mini Soccer Siap Jadi Pusat Pembinaan Atlet
24.114 Siswa Senam Bersama Mendikdasmen RI, Pamekasan Pecahkan Rekor MURI di Puncak Hardiknas 2026
Proyek Puskesmas Bulangan Haji Jadi Temuan BPK, CV Birza Utama Wajib Kembalikan Rp 200 Juta

Berita Terkait

Selasa, 26 Mei 2026 - 22:49 WIB

Polres Pamekasan Tangkap Pemilik Travel ABW, Kasus Umrah Gagal Rugikan Jemaah hingga Rp10 Miliar

Selasa, 26 Mei 2026 - 12:15 WIB

Merger OPD Mulai Dikaji DPRD Pamekasan, Pansus SOTK Soroti Risiko Pelayanan Publik

Selasa, 26 Mei 2026 - 09:40 WIB

Banyak Disalahpahami, Dokter RSUD SMART Pamekasan Tegaskan Asma Bukan Penyakit Menular

Selasa, 26 Mei 2026 - 01:25 WIB

Mohtar Effendi, Mengajar dengan Hati untuk Para Penyandang Disabilitas Tunarungu

Senin, 25 Mei 2026 - 11:33 WIB

Pedagang Ayam Jadi Korban Dugaan Penganiayaan, Polisi Lakukan Penyelidikan

Berita Terbaru