PAMEKASAN, KLIKMADURA – Petani di Pamekasan kembali mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Padahal, bahan penyubur tanah itu sangat dibutuhkan. Menanggapi keluhan petani tersebut, DPRD Pamekasan mengambil sikap.
Ketua DPRD Pamekasan Halili Yasin mengatakan, pengawalan dan pengawasan terhadap realisasi pupuk bersubsidi dilakukan secara massif. Harapannya, petani di Kota Gerbang Salam tidak kesulitan mendapatkan pupuk tersebut.
Selain pengawasan, DPRD Pamekasan juga berupaya mengambil langkah taktis dengan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD). Harapannya, eksekutif mengalokasikan anggaran untuk pengadaan pupuk organik.
Dijelaskan, anggaran pengadaan pupuk yang dialokasikan pemerintah pusat terbilang minim. Yakni, sekitar Rp 24 trilliun untuk kebutuhan seluruh Indonesia. Anggaran tersebut dinilai tidak cukup mengakomodir seluruh kebutuhan pupuk. ”Berkurang dari anggaran sebelumnya,” kata Halili.
Politisi PPP itu menyampaikan, pemerintah daerah harus menyisihkan anggaran untuk pengadaan pupuk bersubsidi. Dengan demikian, kebutuhan pupuk itu bisa terpenuhi. ”Sudah kami sampaikan agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan pupuk bersubsidi,” terangnya.
Halili menyampaikan, dewan juga kerap turun ke lapangan untuk memantau pendistribusian pupuk bersubsidi. Hasilnya, ada sejumlah temuan yang diperoleh. Salah satunya, adanya kios yang menjual pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi (HET).
”Pemerintah sudah mengatur HET pupuk, mestinya tidakk boleh ada yang menjual di atas harga itu. Temuan kami ini akan ditindak lanjuti dengan profesional,” tukasnya. (diend)
