Akhmad Ma’ruf: Madura Wajib Jadi Provinsi

- Jurnalis

Selasa, 23 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PAMEKASAN, KLIKMADURA – Ketua Umum Saudagar Madura Akhmad Ma’ruf konsisten mendukung berpisahnya Madura dari Provinsi Jawa Timur.

Berbagai upaya dilakukan oleh pengusaha sukses asal Sumenep tersebut. Salah satunya, pada tahun 2015 dia menjadi aktor intelektual deklarasi Madura provinsi di Bangkalan.

Deklarasi itu sangat penting bagi masyarakat Madura. Sebab, kegiatan yang digelar di Gedung Rato Ebhu Bangkalan itu menjadi cikal bakal pengajuan judicial review UU 23/2014 tentang Pemda yang menjadi penghalang terbentuknya Madura menjadi provinsi.

Akhmad Ma’ruf menyampaikan, semangat perjuangan memisahkan Madura dari Jawa Timur tidak pernah pudar. Berbagai peluang yang ada akan dimanfaatkan demi terwujudnya cita-cita mulia itu.

Baca juga :  Kuota Siswa Baru SRMP 29 Pamekasan Terpenuhi, Penjangkauan Capai 32 Anak

Menurut Ma’ruf, berdirinya Madura provinsi bukan sekadar keinginan. Tetapi, lebih pada kebutuhan untuk mendorong kemajuan Pulau Garam.

Pembangunan di Madura dinilai masih stagnan. Tidak ada perkembangan yang signifikan. Jika Madura menjadi provinsi, diyakini akan berkembang pesat.

“Jika Madura jadi provinsi, Madura akan lebih maju dan berkembang. Untuk itu, Madura, wajib jadi provinsi,” kata Ma’ruf saat siniar di Studio Klik Madura.

Pengusaha sukses berskala internasional menyampaikan, jika melihat dari dekat, kondisi Madura masih sangat timpang dari berbagai aspek.

Mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Ketimpangan itu bisa teratasi jika Madura mandiri dengan menjadi provinsi sendiri.

Baca juga :  28 Pesantren di Pamekasan Ajukan Dana Inkubasi Rp 50 Juta

“Mari bersama-sama berjuang untuk Madura lebih baik dari sektor ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya dengan menjadikan Madura sebagai provinsi,” ujar pria yang juga Ketua Kadin Provinsi Kepulauan Riau itu. (diend)

Berita Terkait

Komisi II DPRD Pamekasan Evaluasi Zonasi Solar Subsidi Nelayan, Sejumlah OPD Dipanggil
Sejumlah Fraksi DPRD Pamekasan Apresiasi Raihan WTP 13 Kali Berturut-turut, Tapi Ingatkan APBD Harus Lebih Menyentuh Rakyat
Temui Ribuan Relawan SPPG, Ketua DPRD Pamekasan Minta Standar Gizi MBG Jadi Prioritas
6.700 Relawan SPPG Kepung DPRD Pamekasan, Dukung Program MBG Dilanjutkan
Sidak Komisi II DPRD Pamekasan Berbuah Hasil, Distribusi Solar Nelayan Kembali Dibuka
Anggaran Proyek Pembangunan Puskesmas Bulangan Haji Tahap 2 Sebesar Rp 4,9 M Diusulkan Pakai DBHCHT 
DPRD Pamekasan Dorong Pengelolaan Keuangan Semakin Optimal
Tiga Hari Tanpa Solar, Nelayan Pamekasan Wadul Dewan

Berita Terkait

Sabtu, 4 Juli 2026 - 08:54 WIB

Komisi II DPRD Pamekasan Evaluasi Zonasi Solar Subsidi Nelayan, Sejumlah OPD Dipanggil

Kamis, 2 Juli 2026 - 14:33 WIB

Sejumlah Fraksi DPRD Pamekasan Apresiasi Raihan WTP 13 Kali Berturut-turut, Tapi Ingatkan APBD Harus Lebih Menyentuh Rakyat

Kamis, 2 Juli 2026 - 14:28 WIB

Temui Ribuan Relawan SPPG, Ketua DPRD Pamekasan Minta Standar Gizi MBG Jadi Prioritas

Kamis, 2 Juli 2026 - 13:22 WIB

6.700 Relawan SPPG Kepung DPRD Pamekasan, Dukung Program MBG Dilanjutkan

Kamis, 2 Juli 2026 - 04:38 WIB

Sidak Komisi II DPRD Pamekasan Berbuah Hasil, Distribusi Solar Nelayan Kembali Dibuka

Berita Terbaru