JAKARTA || KLIKMADURA – Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPI Dunia) melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia. Organisasi mahasiswa Indonesia di berbagai negara itu menilai diplomasi Indonesia saat ini mulai menyimpang dan berpotensi menyeret negara ke dalam kepentingan imperialisme global.
Sikap tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Sikap Nomor B.405/SPS/PPID-DITLITKA/III/2026 yang dirilis pada 8 Maret 2026. Pernyataan itu disebut sebagai bentuk tanggung jawab moral intelektual terhadap arah politik luar negeri Indonesia yang dinilai semakin problematis.
PPI Dunia menilai pengambilan keputusan pemerintah dalam kebijakan luar negeri belakangan ini cenderung serampangan, minim deliberasi institusional, dan berpotensi tunduk pada agenda geopolitik negara besar, khususnya Amerika Serikat.
Organisasi tersebut juga menyoroti fenomena “personalisasi diplomasi”, yakni ketika kebijakan luar negeri dianggap terlalu bergantung pada insting presiden tanpa melalui proses pertimbangan para ahli, publik, maupun mekanisme kelembagaan seperti di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Menurut PPI Dunia, situasi ini berbahaya karena berpotensi mengabaikan prinsip politik luar negeri bebas-aktif yang selama ini menjadi dasar diplomasi Indonesia.
Salah satu kebijakan yang disorot adalah keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) serta menyepakati perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART).
PPI Dunia menilai dua langkah tersebut berpotensi merugikan kedaulatan ekonomi dan menempatkan Indonesia dalam pusaran konflik geopolitik global.
Selain itu, kedekatan politik dengan Washington dan Tel Aviv juga dinilai dapat memicu kekecewaan publik Indonesia yang selama ini dikenal konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.
Koordinator PPI Dunia 2025–2026, Andika Ibrahim Nasution menegaskan, kritik tersebut disampaikan demi menjaga martabat Indonesia di panggung internasional.
“Indonesia adalah negara yang lahir dari perjuangan melawan kolonialisme. Karena itu kita tidak boleh diam terhadap agresi militer yang melanggar hukum internasional hanya demi menjaga hubungan politik personal,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan luar negeri seharusnya melibatkan partisipasi publik yang lebih luas, termasuk akademisi dan mahasiswa Indonesia di luar negeri.
Menurut Andika, diskusi politik luar negeri secara berkala penting dilakukan agar setiap keputusan strategis benar-benar mencerminkan kepentingan nasional.
“Keputusan politik luar negeri RI harus sepenuhnya mencerminkan kepentingan bangsa, bukan subordinasi terhadap kepentingan geopolitik Amerika Serikat yang justru bisa menjerumuskan kita ke dalam orbit imperialis global,” tambahnya.
Melalui pernyataan tersebut, PPI Dunia mendesak pemerintah menunda status keanggotaan dalam BoP serta membuka ruang diskusi nasional yang lebih luas. Organisasi itu juga meminta pemerintah mempertimbangkan untuk keluar dari BoP dan membatalkan perjanjian ART.
Selain itu, PPI Dunia juga menuntut Menteri Luar Negeri Sugiono agar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam diplomasi Indonesia.
PPI Dunia berharap kebijakan luar negeri Indonesia kembali berpijak pada prinsip bebas-aktif dan tidak terseret dalam kepentingan geopolitik kekuatan global. (nda)
