Oleh: Misbahul Munir Ali, Direktur Visi Politik Indonesia.
—-
TRAGEDI Affan Kurniawan adalah alarm keras. Seorang pengemudi ojek online tewas, bukan karena kecelakaan biasa, tapi dalam demonstrasi yang seharusnya menjadi ruang demokrasi. Ia meninggal di jalanan, saat menyuarakan suara yang mestinya sampai ke telinga para wakil rakyat.
Demokrasi yang kita banggakan ternyata masih menyisakan wajah bengis. Negara yang seharusnya melindungi justru menampilkan kekuatan represif. Kita jadi bertanya: demokrasi ini untuk siapa?
Lalu, apa respons elite politik? Ada yang bereaksi cepat. Partai NasDem dan PAN misalnya, menonaktifkan kader mereka yang tersorot publik. Langkah yang patut diapresiasi. Tapi apakah cukup? Jelas tidak. Itu baru pemadam kebakaran.
Mengapa kita hanya sibuk menghukum individu, bukan memperbaiki sistem? Karena politik kita masih berada dalam jebakan yang disebut state capture—kondisi ketika institusi negara dikuasai oleh kepentingan sempit kelompok tertentu. Dalam situasi seperti ini, hukum dan kebijakan sering kali berpihak pada penguasa, bukan rakyat.
Krisis komunikasi elite politik dengan rakyat butuh perombakan kurikulum politik yang lebih substantif dan wise, sehingga mereka senantiasa peka terhadap kesulitan yang dialami rakyat.
Kurikulum politik? Ya, karena elite kita dididik untuk berebut kekuasaan, bukan membangun empati. Mereka pandai bicara soal angka elektabilitas, tapi gagap ketika bicara tentang rasa keadilan.
Padahal teori representasi Hannah Pitkin sudah mengajarkan sejak 1967: wakil rakyat itu bukan hanya hadir secara fisik, tapi juga menghadirkan suara rakyat dalam kebijakan. Faktanya, jarak elite dan rakyat semakin lebar.
Di sinilah pentingnya civil society. Masyarakat sipil harus kuat untuk mengontrol negara. Tapi apa yang terjadi? Ruang gerak masyarakat sipil justru dipersempit. Setiap kali rakyat bersuara, mereka dibalas dengan barikade aparat. Apalagi kalau suaranya mengganggu kenyamanan kekuasaan.
Tragedi Affan bukan sekadar kecelakaan. Ini adalah cermin rapuhnya demokrasi kita. Demokrasi yang masih procedural, bukan substansial. Demokrasi yang masih menjadikan rakyat hanya angka dalam kotak suara.
Kalau kita tidak segera berubah, demokrasi akan tetap jalan—tapi pincang. Dan setiap kali ada yang terinjak, itu selalu rakyat kecil.
Publik sudah lelah dengan pernyataan manis. Yang mereka tunggu adalah langkah konkret: reformasi budaya politik, transparansi DPR, dan keberpihakan partai terhadap rakyat, bukan terhadap kekuasaan.
Affan mungkin sudah tiada. Tapi namanya akan jadi pengingat, bahwa demokrasi tanpa empati hanyalah topeng yang menakutkan. (*)
