PAMEKASAN || KLIKMADURA – DPRD Kabupaten Pamekasan kembali menggelar rapat paripurna, Jumat (22/8/2025) malam.
Agendanya, Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur itu dihadiri Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman, Sekretaris Daerah Masrukin, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Secara umum, DPRD Pamekasan menerima dokumen RPJMD tersebut. Namun, dengan beberapa catatan penting yang harus direvisi dan diperbaiki. Salah satunya terkait belum dimasukkannya program prioritas bupati dan wakil bupati terpilih.
“Secara umum semua fraksi menerima untuk dilanjutkan, namun ada beberapa yang belum dimasukkan oleh Bapperida, salah satunya mengenai program prioritas bupati,” kata Ali Masykur.
Menurutnya, RPJMD yang disusun harus menjadi dokumen teknokratis yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Hasil RPJMD ini harus mencakup maslahat pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta upaya serius dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran,” ujarnya.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Moh. Faridi menyampaikan tiga catatan penting yang perlu menjadi perhatian. Pertama, pada aspek kerangka kebijakan ekonomi makro.
“Target indikator utama dinilai belum sepenuhnya realistis, kesenjangan ekonomi masih lebar, dan beberapa sektor belum optimal,” ucapnya.
Kemudian yang Kedua, dalam sektor sosial dan pembangunan manusia yang dinilai belum sepenuhnya realistis, termasuk target penurunan angka pengangguran dan kemiskinan juga tidak logis, sementara peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terlalu minim.
Ketiga, terkait infrastruktur dan lingkungan, target peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dinilai terlalu pesimis.
“Catatan tersebut diharapkan menjadi bahan revisi sebelum RPJMD 2025-2029 resmi ditetapkan sebagai regulasi daerah,” tandasnya. (ibl/nda)
