Paslon Sama-sama Deklarasi Kemenangan, Siapa yang Harus Dipercaya?

- Jurnalis

Kamis, 28 November 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Moh. Iqbalul Khavey MZ, Jurnalis Klik Madura

—————-

PILKADA Pamekasan 2024 telah mencapai puncak dengan suasana yang sarat dinamikanya. Namun, hal menarik terjadi ketika pasangan calon bupati dan wakil bupati sama-sama mengklaim kemenangan, bahkan sebelum hasil resmi diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Deklarasi kemenangan dari para kontestan itu tidak hanya membingungkan masyarakat, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar, lantas siapa yang sebenarnya layak dipercaya?

Deklarasi kemenangan seringkali dilakukan untuk menjaga semangat pendukung sekaligus menunjukkan kepercayaan diri para calon. Namun, dalam situasi seperti ini, klaim kemenangan tanpa data konkret justru berpotensi memecah belah masyarakat.

Baca juga :  Gubernur Jawa Timur Bersekongkol dengan Para Bandit?

Para kandidat cenderung mendasarkan deklarasi mereka pada hasil hitung cepat (quick count) dari lembaga survei tertentu atau bahkan hasil hitung internal.

Padahal, quick count memiliki margin of error dan sifatnya tidak final. Hasil resmi tetap berada di tangan KPU, yang akan melakukan rekapitulasi berdasarkan data dari setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Ketergesaan para kandidat mengumumkan kemenangan bisa saja mencerminkan ketidakdewasaan dalam berpolitik dan mengesnyampingkan proses demokrasi yang seharusnya mengutamakan transparansi dan kredibilitas.

Hari ini, masyarakat Pamekasan dihadapkan pada situasi yang memerlukan kebijaksanaan. Dalam kondisi seperti ini, langkah terbaik adalah menunggu hasil resmi dari KPU.

Baca juga :  Hasil Penghitungan Sementara, Paslon Jimad Sakteh Kuasai Sejumlah TPS di Kecamatan Sokobanah

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki kewenangan penuh dan bekerja berdasarkan sistem yang diawasi secara ketat oleh berbagai pihak, termasuk pengawas independen dan saksi dari setiap pasangan calon.

Kepercayaan masyarakat seharusnya ditempatkan pada proses ini, bukan pada klaim sepihak dari para kandidat. Selain itu, masyarakat juga harus kritis terhadap lembaga survei yang digunakan sebagai dasar klaim.

Tidak semua lembaga survei bekerja dengan standar yang sama, dan keberpihakan bisa saja memengaruhi hasil yang disampaikan.

Para kandidat memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas sosial. Deklarasi kemenangan yang prematur bisa dianggap sebagai langkah tidak bertanggung jawab jika hasil resmi ternyata berbeda.

Baca juga :  DPW PPP Jatim Sambut Baik Komunikasi Politik Fattah Jasin Jelang Pilkada Pamekasan

Alangkah lebih bijak jika para kandidat bersikap menunggu hasil final sambil menyerukan kepada pendukungnya untuk tetap tenang. (*)

Berita Terkait

Mengembalikan Roh Konstitusi di Hari Pahlawan: Menakar Ideologi Militer dan Kepolisian di Tengah Krisis Etika Pengabdian
Siapa Wapres Potensial Pengganti Gibran?
Hari Pahlawan: Refleksi Perjuangan Hari Ini
Sumpah Pemuda dan Tantangan Ruang Tumbuh Generasi Muda
Sumpah Pemuda: Sumpah Generasi Muda Mutatis Mutandis
Imajinasi Pemekaran Kabupaten Kepulauan Kangean
Menggugat Stigma Dangkal: Membebaskan Sosialisme Indonesia dan GMNI dari  Sesat Fikir “Bahaya Laten Komunisme”
Tradisi Maulid Nabi di Madura Apakah Masih Akan Tetap Kuat di Generasi Muda?

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 05:30 WIB

Mengembalikan Roh Konstitusi di Hari Pahlawan: Menakar Ideologi Militer dan Kepolisian di Tengah Krisis Etika Pengabdian

Rabu, 11 November 2026 - 00:26 WIB

Siapa Wapres Potensial Pengganti Gibran?

Selasa, 10 November 2026 - 14:39 WIB

Hari Pahlawan: Refleksi Perjuangan Hari Ini

Rabu, 28 Oktober 2026 - 09:59 WIB

Sumpah Pemuda dan Tantangan Ruang Tumbuh Generasi Muda

Selasa, 27 Oktober 2026 - 14:54 WIB

Sumpah Pemuda: Sumpah Generasi Muda Mutatis Mutandis

Berita Terbaru