SAMPANG || KLIKMADURA – Desakan agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027 segera mendapat kepastian terus berdatangan. Ironisnya, regulasi tentang pesta demokrasi tingkat desa itu juga belum tuntas.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sampang, Muhammad Farok, memaparkan, pembahasan Raperda pilkades telah memasuki tahap harmonisasi setelah melalui sejumlah tahapan.
Sebelumnya, DPRD Sampang telah melakukan pengkajian naskah akademik dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
“Kemarin kami jelaskan pembahasannya saat ini sudah sampai pada tahap harmonisasi. Untuk sampai ke harmonisasi itu dimulai dari pengkajian naskah akademik dan konsultasi ke Kemendagri, dalam hal ini Dirjen Bina Pemerintahan Desa, untuk menunggu hasil Permendagri ataupun turunan PP Nomor 16 Tahun 2026” jelasnya Sabtu (21/11/2026).
Menurut Farok, penyelesaian Raperda tersebut masih berkaitan dengan kepastian regulasi dari pemerintah pusat. DPRD Sampang masih menunggu penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur lebih lanjut pelaksanaan Pilkades.
Berdasarkan informasi terakhir yang diterimanya, pembahasan Permendagri itu telah rampung. Saat ini, tinggal menunggu penetapan dan pengesahan dari pemerintah pusat.
“Tinggal menunggu penetapan. Kami harap itu segera ada penetapan dan disahkan” harapnya.
Penjelasan tersebut disampaikan Farok setelah menerima audiensi sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Tanamalaka. Mereka kembali mendatangi Kantor DPRD Sampang untuk mendesak kepastian pelaksanaan Pilkades serentak 2027.
Aktivis Lembaga Tanamalaka, Mahrus, mengatakan, pihaknya melakukan audiensi mengenai pelaksanaan pilkades yang belum ada kepastian. Dalam pertemuan itu, pihaknya mendapat penjelasan bahwa pembahasan regulasi Pilkades telah memasuki tahapan penjelasan Perda.
Mahrus menegaskan, pihaknya akan terus mengawal perkembangan pembahasan regulasi tersebut hingga ada kepastian pelaksanaan Pilkades.
“Kami menunggu kinerja DPRD Sampang. Dan kami akan terus mendesak pelaksanaan Pilkades 2027 segera ditetapkan. Sekarang DPRD sedang menunggu Permendagri, kami juga mendukung apa yang dilakukan DPRD” katanya.
Mahrus menambahkan, apabila hingga akhir November atau Desember 2026 pemerintah pusat belum menerbitkan keputusan, pihaknya meminta pembahasan Perda tetap berjalan.
Yakni, dengan mengacu pada Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Menurutnya, proses pembahasan di tingkat daerah perlu terus berjalan agar kepastian pelaksanaan Pilkades tidak semakin tertunda.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Tanamalaka juga telah melayangkan surat kepada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dan Kemendagri terkait rencana aksi unjuk rasa.
Mereka berencana menggelar aksi di kantor Kemendagri apabila belum memperoleh kejelasan mengenai pelaksanaan Pilkades di Sampang.
“Apabila tak kunjung mendapat kejelasan kami akan melakukan aksi di kantor Kemendagri sebagai bentuk desakan agar pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap persoalan pelaksanaan Pilkades di Sampang” ungkapnya. (ali/nda)














