SAMPANG || KLIKMADURA – Kepastian pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Sampang hingga kini belum menemukan titik terang.
Anggaran untuk pesta demokrasi tingkat desa tersebut disebut telah disiapkan sejak tahun sebelumnya, namun tahapan pemilihan belum berjalan.
Wakil Ketua DPRD Sampang, Iqbal Fatoni, menyampaikan, persoalan anggaran bukan menjadi hambatan utama pelaksanaan Pilkades. Sebab, pemerintah telah menyiapkan anggaran sejak tahun sebelumnya.
Penyiapan anggaran itu sebagai langkah antisipasi apabila pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan maupun instruksi terkait pelaksanaan Pilkades.
“Dari tahun kemarin juga sudah dianggarkan. Anggaran itu dipersiapkan untuk pelaksanaan Pilkades, tetapi sekarang ranahnya sudah masuk ke eksekutif dan OPD terkait,” ujar Iqbal Fatoni, Selasa (15/9/2026).
Meski anggaran telah tersedia, pelaksanaan Pilkades pada tahun ini dinilai sudah tidak memungkinkan apabila melihat kebutuhan waktu untuk menjalankan seluruh tahapan pemilihan.
Pria yang akrab disapa Fafan itu menyebut, tahapan Pilkades membutuhkan persiapan yang dilakukan jauh sebelum hari pemungutan suara.
Dengan kondisi saat ini, tahapan tersebut dinilai sudah tertinggal apabila Pilkades tetap hendak digelar dalam waktu dekat.
“Kalau untuk sekarang sudah tidak mungkin, karena tahapan itu seharusnya sudah berjalan sekitar enam bulan sebelumnya. Jadi kalau dilaksanakan pada bulan-bulan sekarang, secara tahapan sudah tidak memungkinkan,” jelasnya.
Pembahasan mengenai kemungkinan Pilkades dilaksanakan pada 2027 juga telah muncul dalam komunikasi antara DPRD dengan pihak eksekutif serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Akan tetapi, Iqbal menegaskan bahwa DPRD belum dapat memastikan pelaksanaan Pilkades pada tahun tersebut. Sebab, anggaran 2027 masih dalam proses pembahasan dan belum ditetapkan melalui rapat paripurna.
“Untuk 2027 belum bisa dipastikan. Bisa dipastikan ketika sudah didok dan diperipurnakan. Saat ini masih pembahasan di tingkat komisi, kemudian Banggar, setelah itu baru diparipurnakan sehingga ada kejelasan,” katanya.
Sementara itu, anggaran Pilkades yang telah dipersiapkan sebelumnya tidak seluruhnya ditempatkan atau melekat pada satu OPD. Sebagian anggaran disiapkan melalui mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT).
Iqbal mengatakan, mekanisme tersebut disiapkan sebagai langkah antisipasi mengingat sebelumnya masih terdapat pembahasan mengenai kebijakan pemerintah pusat terkait pelaksanaan Pilkades.
“Anggaran kemarin sudah ada. Tidak semuanya melekat di OPD, ada yang di BTT, dipersiapkan jika ada sesuatu dari pusat. Ini juga untuk menjawab keinginan masyarakat yang menginginkan Pilkades segera dilaksanakan,” ungkapnya.
Dorongan agar Pilkades segera dilaksanakan, menurut Iqbal, juga telah disampaikan Fraksi PPP DPRD Sampang sejak awal. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keberadaan Penjabat (Pj) Kepala Desa yang dinilai telah berlangsung cukup lama di sejumlah desa.
“Dari Fraksi PPP, sejak awal kami sudah jelas meminta agar Pilkades segera dilaksanakan. Terlalu lama Pj di desa dan terjadi kekosongan kepemimpinan definitif. Ini merupakan permintaan masyarakat agar Pilkades segera digelar, karena sudah terlalu lama” tegasnya. (ali/nda)
