Oleh: Moh. Sobir, Pengurus LAKPESDAM PCNU Sumenep.
*****
HARI Kebangkitan Nasional tidak cukup dimaknai sebagai seremoni tahunan yang dipenuhi pidato dan slogan patriotisme. Lebih dari itu, momentum ini seharusnya menjadi ruang refleksi bersama tentang arah bangsa, terutama terkait posisi dan peran masyarakat sipil dalam menjaga demokrasi dan cita-cita reformasi.
Reformasi 1998 lahir dari semangat perlawanan terhadap praktik kekuasaan yang sentralistik, represif, dan menempatkan kontrol negara di atas kebebasan warga.
Spirit reformasi menegaskan bahwa demokrasi hanya dapat tumbuh sehat apabila masyarakat sipil diberi ruang hidup yang luas, kritis, dan independen.
Kampus, media, organisasi masyarakat, aktivis, hingga komunitas akar rumput menjadi fondasi penting dalam mengawal negara agar tetap berada di jalur konstitusi dan kepentingan rakyat.
Namun hari ini, publik mulai menyaksikan adanya gejala pergeseran ruang sipil. Keterlibatan kelompok militer dalam berbagai sektor sipil semakin meluas, baik dalam ranah birokrasi, kebijakan publik, hingga urusan-urusan yang sejatinya dapat diselesaikan melalui pendekatan sipil dan demokratis.
Situasi ini patut menjadi perhatian bersama, bukan karena anti terhadap institusi militer, melainkan demi menjaga batas dan keseimbangan antara otoritas sipil dan kekuatan negara.
Indonesia dibangun di atas prinsip supremasi sipil. Dalam negara demokrasi, militer memiliki posisi terhormat sebagai penjaga pertahanan negara, sementara ruang sipil harus tetap menjadi arena kebebasan berpikir, partisipasi publik, dan kritik terhadap kekuasaan. Ketika ruang sipil mulai menyempit, maka demokrasi perlahan kehilangan ruhnya.
Hari Kebangkitan Nasional harus menjadi alarm moral bagi seluruh elemen bangsa untuk kembali meneguhkan spirit reformasi: memperkuat partisipasi rakyat, melindungi kebebasan berpendapat, serta memastikan negara tidak berjalan dengan pendekatan kekuasaan semata.
Sebab bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat secara militer, tetapi bangsa yang mampu merawat kebebasan, keadilan, dan keberanian rakyatnya untuk bersuara.
Sudah saatnya masyarakat sipil kembali bangkit. Organisasi kemasyarakatan, kaum muda, akademisi, pesantren, dan seluruh elemen rakyat harus mengambil peran aktif dalam menjaga demokrasi agar tidak kehilangan arah.
Kebangkitan sejati bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi tentang keberanian menjaga masa depan Indonesia yang tetap demokratis, humanis, dan berpihak kepada rakyat. (*)
