Pemkab Pamekasan Masih Tunggu Restu Pusat, WFH ASN Belum Berlaku

- Jurnalis

Jumat, 27 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Plt Kepala BKPSDM Pamekasan Saudi Rahman saat diwawancara sejumlah awak media beberapa waktu lalu. (DOK. KLIKMADURA)

Plt Kepala BKPSDM Pamekasan Saudi Rahman saat diwawancara sejumlah awak media beberapa waktu lalu. (DOK. KLIKMADURA)

PAMEKASAN || KLIKMADURA – Pemkab Pamekasan belum menerapkan sistem work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Penerapan kebijakan tersebut masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat.

Plt Kepala BKPSDM Pamekasan Saudi Rahman menyampaikan, pelaksanaan WFH tidak bisa dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Karena itu, Pemkab Pamekasan memilih tetap menjalankan sistem kerja seperti biasa.

Diketahui, pemerintah pusat tengah merancang skema WFH satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat. Kebijakan itu diusulkan sebagai upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Baca juga :  Kerap Terjadi Banjir, Wagub Jatim Emil Dardak Janji Segera Normalisasi Sungai

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah lebih dulu mengambil langkah. Mulai awal April 2026, WFH diberlakukan satu hari dalam seminggu, tepatnya setiap Rabu.

“Mula minggu depan WFH kita laksanakan setiap hari Rabu. Jadi, senin, selasa, kamis dan jumat kita bekerja secara hadir langsung. Sistem WFH ini kita laksanakan selaras dengan kebijakan penghematan BBM dan energi dari pemerintah pusat,” ucap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Berbeda dengan Pemprov Jatim, Pemkab Pamekasan memilih menunggu kepastian aturan. Hingga kini, surat resmi dari Kementerian PAN-RB sebagai dasar penerapan kebijakan tersebut belum diterima.

Baca juga :  BKN Setujui Penerapan Manajemen Talenta ASN di Pemkab Pamekasan

Alhasil, aktivitas perkantoran ASN di lingkungan Pemkab Pamekasan masih berjalan normal seperti biasa.

“Iya seperti biasanya. Baru kalau suda ada regulasi yang jelas dari pusat, nanti kita bisa rapatkan sistemnya kayak gimana,” pungkasnya. (enk/nda)

Berita Terkait

Dugaan Malapraktik Tanam Benang Hidung, Kadinkes Pamekasan Sebut Dokter ARZ Tak Pegang SIP
20.324 Guru se-Jatim Bakal Padati Pamekasan, HGN 2026 Jadi Momentum Kebangkitan Kota Pendidikan
Tampilkan Lima Inovasi, SDN Barurambat Kota 1 Jadi Satu-satunya Sekolah Model di Pamekasan
Sebut Jurnalis “Bodrex”, Ketua PGRI Pamekasan Kritik Sikap Ketua Yayasan Al-Uswah
TMMD ke-130 Resmi Ditutup, KASAD Minta Warga Rawat Hasil Pembangunan
BPKPD Pamekasan Tegaskan Lahan TK ABA IV Belum Beralih Kepemilikan
Realisasi PAD Parkir Pamekasan Baru 86 Persen, Sekda Ragu Target Rp5 Miliar Tercapai
Angka Kematian Ibu dan Bayi Meningkat, Dinkes Pamekasan Gelar Koordinasi Forum Penakib

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 07:23 WIB

Dugaan Malapraktik Tanam Benang Hidung, Kadinkes Pamekasan Sebut Dokter ARZ Tak Pegang SIP

Minggu, 15 November 2026 - 07:16 WIB

20.324 Guru se-Jatim Bakal Padati Pamekasan, HGN 2026 Jadi Momentum Kebangkitan Kota Pendidikan

Sabtu, 14 November 2026 - 09:35 WIB

Tampilkan Lima Inovasi, SDN Barurambat Kota 1 Jadi Satu-satunya Sekolah Model di Pamekasan

Kamis, 12 November 2026 - 14:49 WIB

TMMD ke-130 Resmi Ditutup, KASAD Minta Warga Rawat Hasil Pembangunan

Kamis, 12 November 2026 - 14:43 WIB

BPKPD Pamekasan Tegaskan Lahan TK ABA IV Belum Beralih Kepemilikan

Berita Terbaru