Oleh: Abrari Alzael, Budayawan, Jurnalis Senior
*****
SEBAGIAN anggota parlemen, menari, di kantornya sendiri, pada paruh Agustus tahun lalu. Entah apa yang terdapat dalam pikirannya. Mereka terlihat bahagia, setidaknya, nampak gembira.
Dari aura yang terpancar, wajah-wajah wakil rakyat itu ceria. Pasti, mereka punya argumentasinya sendiri, mengapa harus menari, selain berjoget memang hak segala bangsa.
Tetapi apabila menari tanpa alasan, pastilah gerakannya seperti salah satu matrikulasi pembelajaran dalam studi bahasa, serupa kata kerja yang tidak beraturan.
Sejurus prilaku, tidak perlu lama sejak tayangan tari-menari itu digelar, rakyat yang mereka wakili, bergemuruh. Beragam komentar, dialamatkan kepada para wakil rakyat. Ada yang menilai anggota dewan tidak memiliki kepekaan sosial mengingat rakyat sedang sekarat.
Selebihnya, komentar nyinyir. Namun, ada salah satu narasi yang paling menarik untuk digarisbawahi ; katanya sidang umum, tetapi kok tidak seperti umumnya sidang.
Maka, tidak butuh waktu lama juga, setelah dikritik, sebagian anggota dewan itu menyampaikan klarifikasi. Ada yang mencoba merasionalisasi dengan cara menghitung sewa rumah, dan salah, dalam perspektif matematika, dan kemudian diakui keliru dalam hal perkalian dan penjumlahan. Lalu kembali dijelaskan bahwa dirinya keliru menghitung.
Ada juga anggota dewan yang mengkritik anggota dewan lainnya, dan ada pula yang meminta maaf sebab khilaf dan aksi menari itu dilakukan secara spontan, sedikit uhuy, meminjam terminologi yang dipopulerkan Komeng.
Selembut dan sesarkas apapun penilaian terhadap anggota yang terhormat itu, ini salah satu cara rakyat menarasikan kecintaan kepada wakilnya. Simbol bahasa yang disajikan, tentu berbeda antara satu sama lain.
Ia harus dimaknai sebagai pembelajaran karena rakyat juga faham, bahwa negara yang sedang dihuni tidak sepenuhnya baik-baik saja, terutama di sektor fiskal. Penghasilan kaum jelata seret, lahan pekerjaan rumit, dan daya beli sulit. Pendapatan jelita dan jelata, bak nganga yang terlampau jurang.
Konstruk kehidupan jelata dalam rutinitas hari-hari, berbeda dengan realitas anggota parlemen. Anggota parlemen berpendapatan (take home pay) teramat tinggi karena berada di pusat kekuasaan. Sedangkan jelata, berada di kisaran 1 persen dari wakilnya di parlemen, bahkan tidak sampai pada angka 1 persen itu.
Bagi jelata, sejatinya tidak ada soal berapa pun kecil dan besaran angka itu. Sebab, poin yang amat penting bagi jelata adalah arus balik dari pendapatan itu untuk kemaslahatan rakyat semesta.
Masalahnya, apakah rakyat republik sudah maslahat? Di sebagian rakyat, mungkin ya dan pasti di sebagian besar lainnya mudlarat, susah, sedih dan kekurangan.
Tentu saja, visualisasi menari itu bukan fragmentasi yang cindai dalam tonil anggota perlemen. Ini lantaran jelata merasakan dirinya yang tak lebih dari budak pajak yang belum dimerdekakan.
Apalagi, konsep penyelenggeraan negara memberi kesan masih belum sehaluan antara satu pihak dengan pihak lainnya baik di dalam zona yang sama atau di lingkungan yang berbeda.
Sekadar menyebut contoh, kebijakan Bahlil Lahadalia yang menjadi bagian dari kabinet merah putih, soal melon gas pada saat itu, dianulir oleh Presiden Prabowo.
Tamsil ketidakkompakan itu, sejatinya tarian dalam bentuk lain yang meminjam narasi Mahfud MD, “menyengsengsarakan rakyat”. Maka, apabila negara ini sebuah kapal besar, sementara antara nakoda dan ABK (anak buah kapal) tidak satu frekuensi di dalam membaca arah angin, tentu saja, kapal pada akhirnya tak sanggup melawan badai, lalu karam dan tenggelam.
Penumpang kapal yang tak lain kaum jelata, menjadi korban meski dalam hal menumpang, mereka membayar biaya, dan karena ini juga kapal berlayar, sebagaimana republik ini, berjalan karena digerakkan pajak rakyat, sebagaimana hukum Newton.
Oleh sebab itu, sejatinya, kaum jelata tidak menuntut banyak dari penyelenggara republik ini. Misalnya, dalam Bahasa mereka yang awam, hanya mengharap tidak dibodohi dalam banyak hal.
Terutama, Ketika kuasa merasa bekerja untuk hal tertentu atas nama jelata tetapi prakteknya atas nama jelita dan relasi maupun kelompoknya.
Jelata mempersilakan legislatif, eksekutif, maupun legislatif mengatur rumah tangga, di domainnya masing-masing. Tiga lembaga yang mengadopsi Montesquieu atau JJ Rousseau dalam bernegara, tidak dikaburkan dari trias politica menjadi trias corruptica.
Saat surga terakhir di Raja Ampat terkoyak, jelata memahami pengrusakan alam itu untuk apa, untuk siapa. Jelata dibikin takut untuk bersuara karena dibayang-bayangi penjara, sengsara.
Mereka mengelus dada, tidak bisa berbuat apa-apa, nelangsa. Begitu pula pada IKN yang menyedot biaya dan akhirnya dibiayai negara, dari semula dijadwalkan dari investor, jelata pun geleng kepala.
Sementara, di sisi lain, jelata diajarkan memenej keuangan dengan cara membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Apakah IKN itu kebutuhan atau keinginan, apakah ia juga catatan atau cacatan?
Gerundelan ini, muncul di warung-warung kopi yang dihadiri pemilik sah kedaulatan negeri ini. Meski musik dangdut terdengar di warkop ini, mereka tak bisa menari. Sebab harga 1 kg singkong tidak lebih mahal dari uang jasa seseorang yang memanfaatkan toilet di terminal.
Apakah jelata masih harus menanam singkong atau ramai-ramai membuat toilet umum? Itu sebabnya, rakyat kemudian ragu, apakah negeri ini benar-benar kaya?
Logika rakyat itu hakikatnya sederhana dengan mengibaratkan tandon air. Bila bumi dibor, lalu keluar air dan dikirim ke tandon, dari tandon itu mengalir luapan air yang mengalir ke sawah-sawah rakyat. Maka tanah subur gembur dan rakyat makmur. Kenyataannya, bumi memang dibor, air keluar, lalu ditandon.
Tetapi, ke mana luapan air tandon itu mengalir? Lalu apa nama bagi bumi yang ditambang sementara jelata terus menjerit padahal mereka merasa bergotong-royong dalam menopang laju republik?
Sekali lagi, yang menjadi soal bagi rakyat bukan mengenai seberapa besar kuasa mengatur dirinya untuk mendapatkan penghasilan. Melainkan dengan besaran penghasilan itu, seberapa mengalir untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
Rakyat masih ingat pada tahun 1996 ketika Tanri Abeng dijuluki manajer Rp 1 miliar ketika bekerja di perusahaan milik Aburizal Bakrie dan ia dinilai berkontribusi besar dalam memajukan perusahaan.
Tetapi Tanri Abeng tidak menari-nari saat itu dan rakyat pun pada akhirnya mengerti, menganggukkan kepalanya mengapa seseorang dibayar mahal karena kontribusinya.
Suatu hal yang berbeda dengan situasi dimana wakil rakyat menari tetapi membuat jelata menggelengkan kepala sebab tetap melata, dan gagal menyala.
Masih ada waktu, kata Ebiet G. Ade, bila masih mungkin kita menorehkan batin, atas nama jiwa, hati tulus ikhlas, untuk berbenah dan memperbaiki yang perlu diubah. Negara perlu diselamatkan agar lebih maju.
Penguasa perlu mimiliki sense of cirisis, bahwa di jejaringnya pantas diduga ada yang tidak benar-benar bekerja untuk negeri sendiri. Boleh jadi ada yang mahir di dalam pelajaran biologi dengan pola perkembangbiakan dikotil.
Pelajaran dari Malaysia mungkin pantas diadaptasi, Ketika Lee Kwan Yew Bersiap untuk mendirikan negara sendiri karena sudah disiapkan sejak awal untuk dideklarasikan pada tanggal 9 Agustus 1965. Lalu lahirlah Singapura, sebuah negara kecil tetapi berpengaruh besar dalam jalur ekonomi saat ini.
Negeri ini juga perlu belajar pada peristiwa ditemukannya gunung Grasberg Freeport tahun 1936. Saat itu, pelaku bisnis Amerika berkepentingan untuk menguasai dan mengambil Freeport.
Sementara, John F Kennedy presiden AS saat itu yang berteman baik dengan Soekarno, tidak memungkinkan bertanda tangan untuk kepentingan koorporasi.
John F. Kennedy kemudian dibunuh Lee Harvey Oswald, seorang mantan Marinir AS, di Dallas, Texas, pada 22 November 1963. Dua tahun kemudian, Soekarno pun turun tahta. Indonesia, hari ini, mungkin aman-aman saja, entah nanti.
Tetapi, kembali kepada Ebit G. Ade, masih ada waktu, sebelum akhirnya terperangkap dan menjadi korban teori katak rebus. (*)
