PAMEKASAN || KLIKMADURA – Sikap tegas SMAN 2 Pamekasan yang menolak pembagian menu Makan Bergizi Gratis (MBG) berupa lele marinasi mendapat apresiasi dari Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak.
Sekolah tersebut dinilai tepat karena tidak langsung membagikan paket makanan yang dinilai belum layak dikonsumsi siswa.
Beberapa waktu lalu, publik di Pamekasan dihebohkan dengan temuan paket MBG yang berisi dua potong tempe, dua potong tahu, serta seekor lele dalam kondisi mentah. Paket itu diketahui diperuntukkan untuk jatah konsumsi selama tiga hari bagi para siswa.
Menu tersebut disuplai oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan As Salman yang berlokasi di Desa Buddagan, Kecamatan Pademawu. Paket MBG itu sempat dikirim ke sekolah pada Senin, 9 Maret 2026.
Emil menilai keputusan pihak sekolah menahan distribusi menu tersebut merupakan langkah yang patut diapresiasi. Menurut dia, sikap tersebut menunjukkan adanya kepedulian terhadap kualitas makanan yang diterima para siswa.
“Untuk kasus pembagian lele marinasi di Pamekasan, SPPG yang bersangkutan sudah diberhentikan sementara,” ujar Emil.
Ia menjelaskan, saat ini Badan Gizi Nasional telah turun tangan melakukan evaluasi sekaligus pembinaan terhadap satuan pelayanan yang terlibat.
Tujuannya, agar penyelenggara program benar-benar memenuhi standar sebelum kembali beroperasi.
Emil mengungkapkan, proses penertiban tidak hanya menyangkut kualitas makanan. Sejumlah aspek teknis lain juga menjadi perhatian, seperti kelengkapan dokumen hingga sistem pengelolaan limbah.
Bahkan, kata dia, ratusan unit SPPG di Jawa Timur saat ini sedang diberhentikan sementara karena belum memenuhi standar operasional.
“Totalnya ada sekitar 788 unit SPPG di Jawa Timur yang sementara dihentikan operasionalnya karena belum memenuhi persyaratan,” jelasnya.
Ia menambahkan, beberapa persoalan yang ditemukan di antaranya terkait instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang belum memadai serta belum diajukannya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta pemerintah kabupaten dan kota lebih aktif memantau operasional program MBG di wilayah masing-masing. Jika ditemukan persoalan, pemda diminta segera berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional.
“Kami juga mengapresiasi langkah BGN yang sekarang semakin tegas dalam melakukan pengawasan,” pungkas Emil. (nda)
