Dewan Dorong Pengelola Dapur MBG Lindungi Pekerja Lewat BPJS Ketenagakerjaan

- Jurnalis

Sabtu, 31 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Pamekasan, Moh. Faridi. (DOK. KLIKMADURA)

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Pamekasan, Moh. Faridi. (DOK. KLIKMADURA)

PAMEKASAN || KLIKMADURA.COM – Perlindungan jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pamekasan mendapat sorotan tajam dari DPRD Pamekasan.

Dewan menegaskan bahwa seluruh pekerja dapur MBG wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan tanpa terkecuali.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Pamekasan, Moh. Faridi, menuturkan bahwa program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat.

Menurutnya, keselamatan dan perlindungan tenaga kerja yang terlibat dalam program tersebut juga harus menjadi perhatian utama.

“MBG ini adalah program nasional, tapi kenapa masih ada pekerja dapur yang belum mendapatkan perlindungan kerja. Padahal BPJS Ketenagakerjaan itu hak tenaga kerja,” tegasnya.

Baca juga :  KUA-PPAS APBD 2027 Disepakati, DPRD Pamekasan Dorong Anggaran Tepat Sasaran

Faridi mendorong seluruh pengelola dapur MBG agar segera mengaktifkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerjanya.

“Kami minta semua SPPG aktif membayar BPJS. Jangan sampai pekerja dibiarkan bekerja tanpa perlindungan,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah MBG Pamekasan, Hariyanto Rahmansyah Tri Arif, mengakui bahwa masih ada dapur MBG yang belum mendaftarkan pekerjanya. Ia menyebut sudah berulang kali mengingatkan para kepala dapur mengenai kewajiban tersebut.

“Setiap dapur punya kendala yang berbeda-beda. Tapi kami akan koordinasikan lagi, termasuk rencana pertemuan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan seluruh SPPG,” jelasnya.

Baca juga :  DPRD Pamekasan Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023

Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh tenaga kerja dalam program MBG mendapatkan jaminan keselamatan dan perlindungan yang layak. (ibl/nda)

Berita Terkait

TMMD ke-130 Resmi Ditutup, KASAD Minta Warga Rawat Hasil Pembangunan
BPKPD Pamekasan Tegaskan Lahan TK ABA IV Belum Beralih Kepemilikan
Realisasi PAD Parkir Pamekasan Baru 86 Persen, Sekda Ragu Target Rp5 Miliar Tercapai
Angka Kematian Ibu dan Bayi Meningkat, Dinkes Pamekasan Gelar Koordinasi Forum Penakib
Pengamat Pendidikan Pamekasan Sebut Ucapan Ketua Yayasan Al-Uswah Terhadap Jurnalis Tidak Etis
Ahli Waris Lahan TK ABA IV Pamekasan Laporkan Penasihat PD Muhammadiyah atas Dugaan Penggunaan Identitas Orang Meninggal
SMKN 1 Tlanakan Peringati Hari Pahlawan dengan Ziarah TMP dan Gelar Drama Perjuangan
Curi Motor di Palengaan dan Pasean, Dua Warga Sampang Terancam Tujuh Tahun Penjara

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 14:49 WIB

TMMD ke-130 Resmi Ditutup, KASAD Minta Warga Rawat Hasil Pembangunan

Kamis, 12 November 2026 - 14:43 WIB

BPKPD Pamekasan Tegaskan Lahan TK ABA IV Belum Beralih Kepemilikan

Rabu, 11 November 2026 - 08:59 WIB

Realisasi PAD Parkir Pamekasan Baru 86 Persen, Sekda Ragu Target Rp5 Miliar Tercapai

Rabu, 11 November 2026 - 08:43 WIB

Angka Kematian Ibu dan Bayi Meningkat, Dinkes Pamekasan Gelar Koordinasi Forum Penakib

Rabu, 11 November 2026 - 04:25 WIB

Pengamat Pendidikan Pamekasan Sebut Ucapan Ketua Yayasan Al-Uswah Terhadap Jurnalis Tidak Etis

Berita Terbaru