SAMPANG || KLIKMADURA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sampang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sampang, Senin, (06/01/2025). Mereka menolak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen karena dinilai membebani rakyat kecil.
Ketua DPC GMNI Sampang, Muis Pranuto, menegaskan, kenaikan pajak tersebut tidak berpihak pada rakyat kecil. Sebab, akan berdampak langsung pada harga kebutuhan pokok sehingga menambah beban masyarakat menengah ke bawah.
“Meski Presiden dan Menteri Keuangan telah menyampaikan bahwa kenaikan pajak ini hanya dikenakan untuk barang mewah, tetapi parameter barang mewah belum dijelaskan secara rinci dalam peraturan turunannya,” katanya saat orasi.
Menurut Muis, kenaikan pajak tidak berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, justru banyak berdampak negatif terhadap masyarakat kecil.
Dengan demikian, GMNI Sampang dengan tegas menolak kenaikan PPN tersebut. Mereka juga mendesak DPRD Sampang untuk memperbaiki sistem perpajakan yang ada, dengan menekankan pada representasi kedaulatan masyarakat Sampang.
Muis Pranuto menambahkan, GMNI Sampang akan terus mengawal isu kenaikan PPN itu hingga pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam hukum pajak ada yang namanya taxation without representation is robbery. Pajak yang tidak diikuti dengan representasi, sama saja disebut sebuah kejahatan, apalagi bertentangan dengan kedaulatan rakyat,” tandasnya.
Aksi tersebut berlangsung damai dan diakhiri dengan penyerahan pernyataan sikap kepada Ketua DPRD Sampang, Rudy Kurniawan, Wakil Ketua II, Mushoddaq Chalili, Wakil Ketua III, Iwan Effendi, dan Ketua Babemperda, Moh. Faruk. (san/diend)
