Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Bakal Cek SHM Laut Dusun Tapakerbau Sumenep

- Jurnalis

Sabtu, 1 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penampakan pagar laut di Dusun Tapakerbau, Desa Gersik Putih, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Penampakan pagar laut di Dusun Tapakerbau, Desa Gersik Putih, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.

MADURA || KLIKMADURA – Kasus privatisasi laut di Dusun Tapakerbau, Desa Gersik Putih, Kabupaten Sumenep menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

Setelah sebelumnya Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono berjanji akan turun ke Sumenep untuk mengecek laut yang dimiliki perseorangan itu, kini giliran Menteri ATR/BPN Nusron Wahid juga akan melakukan hal yang sama.

Hal itu disampaikan Nusron usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Dikutip dari kompas.com, Nusron menyampaikan, saat sekarangan Kementerian ATR/BPN masih fokus menangani perkara pagar laut di Tanggerang, Bekasi dan Sidoarjo.

Baca juga :  Hasil Investigasi KNPI Jatim, Pagar Laut di Pantai Jumiang Pamekasan Rugikan Nelayan

Namun, diakui masih banyak kasus serupa yang harus ditangani. Salah satunya, di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Bahkan, jika ada laporan dari daerah lain, Kementerian ATR/BPN akan mengecek satu per satu.

“Setelah Tanggerang, Bekasi dan Sidoarjo, kami akan masuk lagi di Subang, Sumenep dan Pesawaran Lampung,” katanya kepada awak media.

Sebelumnya, masyarakat Dusun Tapakerbau, Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Sumenep bersiaga di pinggir pantai. Sebab, ada kabar bahwa laut yang dikuasai perseorangan itu akan digarap menjadi tambak garam.

Masyarakat dengan tegas menolak penggarapan tersebut. Alasannya, karena khawatir berdampak pada pendapatan warga setempat yang mayoritas menggantungkan hidup pada hasil melaut.

Baca juga :  Bupati Fauzi Ajak Masyarakat Jaga Warisan Raja-Raja, dari Nilai Agama hingga Gotong Royong

Konflik pemanfaatan ruang laut itu terjadi berkepanjangan. Pada tahun 2023 lalu, masyarakat berkirim surat ke sejumlah pihak untuk meninjau 19 sertifikat hak milik (SHM) laut di Dusun Tapakerbau seluas 20 hektare itu.

Salah satunya, masyarakat bersurat kepada Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur. Sayangnya, masyarakat harus menelan kekecewaan.

Sebab, lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik itu mengklaim bahwa tidak ada maladministrasi pada penerbitan SHM oleh BPN Sumenep itu. (diend)

Berita Terkait

Ungkap Kasus TPPO, Kapolresta Sumenep Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum dan Perlindungan Masyarakat
Diduga Jadi Mucikari Prostitusi Online, Pria Asal Saronggi Diamankan Polresta Sumenep
Satresnarkoba Polresta Sumenep Tangkap Tiga Pria di Batang-Batang, Sabu 1,1 Gram Disita
Bupati Fauzi Lepas Kontingen Pramuka Sumenep, Targetkan Prestasi hingga Tingkat Nasional
Tindak Lanjuti Fatwa MUI, Bupati Fauzi Larang ASN Sumenep Gunakan Vape
Diduga Terlibat Peredaran Okerbaya, Dua Pemuda di Sumenep Ditangkap Polisi
Polisi Gerebek Rumah di Pulau Pagerungan Besar, Dua Pria dan Tujuh Poket Sabu Diamankan
ISNU, Universitas Annuqayah dan Baznas Sumenep Kolaborasi Tanam Pohon, Santri Terima Beasiswa

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 09:00 WIB

Diduga Jadi Mucikari Prostitusi Online, Pria Asal Saronggi Diamankan Polresta Sumenep

Senin, 16 November 2026 - 00:18 WIB

Satresnarkoba Polresta Sumenep Tangkap Tiga Pria di Batang-Batang, Sabu 1,1 Gram Disita

Senin, 9 November 2026 - 06:30 WIB

Bupati Fauzi Lepas Kontingen Pramuka Sumenep, Targetkan Prestasi hingga Tingkat Nasional

Senin, 9 November 2026 - 03:39 WIB

Tindak Lanjuti Fatwa MUI, Bupati Fauzi Larang ASN Sumenep Gunakan Vape

Minggu, 8 November 2026 - 09:19 WIB

Diduga Terlibat Peredaran Okerbaya, Dua Pemuda di Sumenep Ditangkap Polisi

Berita Terbaru