SURABAYA || KLIKMADURA – Mantan anggota DPRD Pamekasan, Zamachsary terbukti terlibat tindak pidana korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2022. Mantan politisi PPP itu divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.
Selain hukuman penjara, Zamachsary juga dijatuhi denda sebesar Rp 50 juta. Dengan ketentuan, apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Vonis tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar secara daring, Juma’at (13/6/2025).
Majelis hakim menyatakan Zamachsary terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Dia melanggar Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Putusan tersebut jauh lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pamekasan yang sebelumnya meminta hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pamekasan, Ali Munip, menyatakan pihaknya terkejut atas putusan tersebut.
“Putusan majelis hakim jauh dari perkiraan. Kami akan berkoordinasi dengan pimpinan mengenai langkah selanjutnya,” katanya.
Namun, saat ditanya apakah akan mengajukan banding, Ali Munip belum memberikan kepastian. “Hal itu masih dirahasiakan,” ujarnya singkat.
Sementara itu, dua ketua kelompok masyarakat (pokmas) yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini, yakni Atika Zalman Farida dan Iwan Budi Lestari, dijadwalkan menjalani sidang replik pekan depan sebelum menerima vonis dari majelis hakim. (ibl/diend)
