Ketua Demokrat Pamekasan: Tidak Ada Jalan Lain, Jika Ingin Tumbuh dan Berkembang Madura Harus Jadi Provinsi

- Jurnalis

Minggu, 12 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PAMEKASAN || KLIKMADURA – Pembangunan di Madura kembali mendapat sorotan. Pasalnya, tidak ada perkembangan yang signifikan. Bahkan, indeks pembangunan manusia (IPM) masih rendah.

Dengan demikian, dibutuhkan solusi jitu agar Madura tumbuh dan berkembang secara cepat. Salah satunya, dengan memandirikan diri menjadi provinsi.

Ketua DPC Partai Demokrat Pamekasan Ismail menyampaikan, Madura sebenarnya kaya raya. Sumber daya alam (SDA) yang dimiliki dari sektor minyak bumi dan gas (migas) saja sangat melimpah.

Ditambah, sektor lainnya seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan juga tidak kalah melimpah.

Baca juga :  SKK Migas-Medco Energi Gandeng Wartawan Pamekasan Kupas Industri Hulu Migas hingga Ketahanan Energi Nasional

Namun, kekayaan alam tersebut berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi masyarakat. Empat kabupaten di Madura masih tidak bisa lepas dari belenggu kemiskinan.

Bahkan, tiga kabupaten menduduki peringkat teratas dan satu kabupaten lainnya ada di posisi keenam.

“Sangat miris jika melihat data statistik bahwa Madura masih mendominasi posisi teratas kabupaten termiskin di Jawa Timur,” katanya.

Bahkan, IPM di Madura jika dibanding dengan kabupaten lainnya juga masih sangat rendah. Olehkarenanya, butuh solusi jitu dari pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut.

Menuruy Ismail, satu-satunya jalan untuk mengatasi ketimpangan baik pembangunan maupun ekonomi, Madura harus berpisah dari Jawa Timur.

Baca juga :  UIM Go Internasional, Gandeng PCINU Jepang untuk Perkuat Jaringan Global

Dengan menjadi daerah otonomi baru (DOB), Madura akan lebih leluasa dalam mengelolaan kekayaan alam yang dimiliki.

Selama ini Madura mendapat jatah dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang sama dengan 38 kabupaten / kota di Jawa Timur.

Tapi, dengan menjadi provinsi sendiri, jatah DBHCHT dari pengelolaan migas di Madura hanya akan dinikmati kabupaten yang ada di Madura.

“Maka dari itu, menurut saya tidak ada jalan lain selain memerdekakan diri menjadi provinsi jika Madura ingin maju dan berkembang,” katanya.

Pria yang menjabat anggota DPRD Pamekasan itu menyampaikan, untuk menjadi provinsi, Madura harus menambah satu kabupaten lagi.

Baca juga :  Bea Cukai Madura Gagalkan Penyelundupan Rokok Bodong Pakai Jasa Pengiriman Barang

Salah satu yang ditawarkan adalah pemekaran Kabupaten Pamekasan. Bahkan, hasil kajian akademik yang dilakukan sejumlah kampus, Pamekasan sangat layak dimekarkan.

Hasil kajian tersebut tinggal ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah. Dengan bertambahnya satu kabupaten baru di Madura, pembentukan provinsi akan terwujud.

“Saya yakin jika Madura menjadi provinsi, pertumbuhan dari segala sektor akan terjadi dan masyarakat akan sejahtera,” tandasnya. (diend)

Berita Terkait

250 Warga Binaan Lapas Narkotika Pamekasan Peringati Maulid Nabi, Jadi Momentum Perbaiki Diri
420 Pramuka Siaga Ramaikan Pesta Siaga Kwarran Galis 2026, Usung Semangat SIGAP
Usai Buka Paksa Segel Gerbang TK ABA IV Pamekasan, PD Muhammadiyah Pastikan Tempuh Jalur Hukum
Lima Tahun Belum Beroperasi, DPRD Pamekasan Soroti APHT
Gerbang TK ABA IV Pamekasan Digembok Ahli Waris, Sengketa Lahan Kian Memanas
RSIA Puri Bunda Madura Gelar Perayaan Maulid Nabi, Ra Hamid Amjad: Saya Sangat Bangga!
Bupati Pamekasan Tegaskan 64 PNS Baru Harus Buktikan Kinerja dan Pengabdian Terhadap Masyarakat
1.600 Peserta Ramaikan Fun Walk RSUD SMART Pamekasan, Bupati Kholilurrahman Dorong Pelayanan Makin Solid

Berita Terkait

Rabu, 26 Agustus 2026 - 12:14 WIB

250 Warga Binaan Lapas Narkotika Pamekasan Peringati Maulid Nabi, Jadi Momentum Perbaiki Diri

Rabu, 26 Agustus 2026 - 08:43 WIB

420 Pramuka Siaga Ramaikan Pesta Siaga Kwarran Galis 2026, Usung Semangat SIGAP

Rabu, 26 Agustus 2026 - 01:45 WIB

Usai Buka Paksa Segel Gerbang TK ABA IV Pamekasan, PD Muhammadiyah Pastikan Tempuh Jalur Hukum

Selasa, 25 Agustus 2026 - 08:08 WIB

Lima Tahun Belum Beroperasi, DPRD Pamekasan Soroti APHT

Selasa, 25 Agustus 2026 - 03:45 WIB

Gerbang TK ABA IV Pamekasan Digembok Ahli Waris, Sengketa Lahan Kian Memanas

Berita Terbaru