Digadang Maju Pilgub Jatim 2024, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Ternyata Punya Kekayaan Rp 14 Miliar

Avatar

- Jurnalis

Sabtu, 15 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP || KLIKMADURA – Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo digadang-gadang akan maju sebagai kandidat calon kepala daerah pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2024.

Kader militan PDI Perjuangan itu dinilai mampu membawa Bumi Majapahit semakin baik. Pengalamannya menjadi wakil bupati dan bupati dianggap cukup sebagai modal memimpin pemerintahan tingkat regional.

Sejak santer diberitakan ihwal dorongan dari berbagai pihak agar maju pada pilgub mendatang, sosok Achmad Fauzi sontak menjadi perhatian publik.

Beragam informasi yang berkaitan dengan pria kelahiran 21 Mei 1979 itu mulai dikorek. Salah satunya, tentang harta kekayaan yang dimiliki.

Baca juga :  Warga Sumenep Keberatan Progam Mudik Gratis Kemenhub Pakai Aplikasi Express Bahari Mobile

Berdasarkan data yang tertera dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kekayaan Achmad Fauzi cukup fantastis.

Laporan pada tanggal 25 Maret 2024 atau periodik 2023 menunjukkan, total harta kekayaan suami tercinta Nia Kurnia itu tembus Rp 14.130.331.101.

Kekayaan tersebut beragam wujud. Perinciannya, tanah dan bangunan sebanyak 13 item yang berlokasi di Sumenep dan Kota Depok dengan total nilai Rp 12.215.050.000.

Kemudian, alat transportasi dan mesin dengan total nilai Rp 1.644.500.000. Kendaraan tersebut berupa mobil dan sepeda motor.

Baca juga :  PT. Sumekar: Karam, Tak Juga Tenggelam

Achmad Fauzi juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 195.000.000. Dia juga punya kas dan setara sebesar Rp 388.511.204.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Jawa Timur itu punya hutang senilai Rp 312.730.103.

Dengan demikian, total kekayaan yang dimiliki Achmad Fauzi sebesar Rp 14.130.331.101.

Koordinator Musyawarah Rakyat Pemerhati Kebijakan Publik (MRPKP) Mohammad Humaidi mengatakan, LHKPN merupakan kewajiban bagi setiap pejabat.

Masyarakat bisa mengakses laporan harta kekayaan itu untuk ikut serta mengawasi pergerakan kekayaan pejabat. “Kalau ada yang janggal, silahkan masyarakat bisa melapor ke KPK,” tandasnya. (diend)

Baca juga :  Megawati Tunjuk Dua Putra Terbaik Sumenep Jadi Ketua DPP PDI Perjuangan Periode 2025-2030

Berita Terkait

Megawati Tunjuk Dua Putra Terbaik Sumenep Jadi Ketua DPP PDI Perjuangan Periode 2025-2030
MH. Said Abdullah Kembali Didapuk Jadi Ketua DPP PDI Perjuangan, Ditugasi Urus Bidang Sumber Daya
Bawa Ratusan Gram Sabu, Pria Asal Sampang Dibekuk Polres Sumenep
RSUD Sumenep Naik Tipe B Mitra BPJS Kesehatan, Jadi Rumah Sakit Rujukan di Madura
Merasa Sudah ”Menelanjangi Diri” Soal Aliran Duit Haram BSPS, Hambali-Ainur Tantang Fauzi As Buka-bukaan
Usai Terima Duit Haram Rp 25 Juta, Oknum Aktivis dan Wartawan Minta Proyek dan Uang Rp 300 Juta
Skandal Mega Korupsi BSPS Sumenep, Aktivis Yakin Korkab Rizky Bukan Pemain Tunggal
Sumenep-Bangkalan Dapat Jatah BSPS Paling Banyak, Padahal Sampang Paling Miskin

Berita Terkait

Minggu, 3 Agustus 2025 - 09:01 WIB

Megawati Tunjuk Dua Putra Terbaik Sumenep Jadi Ketua DPP PDI Perjuangan Periode 2025-2030

Minggu, 3 Agustus 2025 - 01:44 WIB

MH. Said Abdullah Kembali Didapuk Jadi Ketua DPP PDI Perjuangan, Ditugasi Urus Bidang Sumber Daya

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 05:14 WIB

Bawa Ratusan Gram Sabu, Pria Asal Sampang Dibekuk Polres Sumenep

Jumat, 1 Agustus 2025 - 13:51 WIB

RSUD Sumenep Naik Tipe B Mitra BPJS Kesehatan, Jadi Rumah Sakit Rujukan di Madura

Jumat, 1 Agustus 2025 - 07:02 WIB

Merasa Sudah ”Menelanjangi Diri” Soal Aliran Duit Haram BSPS, Hambali-Ainur Tantang Fauzi As Buka-bukaan

Berita Terbaru

Warga berada di halaman Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan. (MOH. IQBALUL KHAVEI MZ / KLIKMADURA)

Pamekasan

28 Pesantren di Pamekasan Ajukan Dana Inkubasi Rp 50 Juta

Sabtu, 2 Agu 2025 - 10:29 WIB