PT. Budiono Akui Polres Pamekasan Wadahi Mediasi Kasus Pengrusakan Mangrove Desa Tanjung

- Jurnalis

Sabtu, 3 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kuasa hukum PT. Budiono Madura Bangun Persada, Zainal Arifin saat memberi keterangan.

Kuasa hukum PT. Budiono Madura Bangun Persada, Zainal Arifin saat memberi keterangan.

PAMEKASAN || KLIKMADURA – Kasus dugaan tindak pidana pengrusakan mangrove di Dusun Duko, Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan sudah naik tahap penyidikan.

Sayangnya, ada upaya agar kasus dugaan kejahatan lingkungan itu diselesaikan dengan cara damai. Polres Pamekasan mencoba menengahi kasus yang dilaporkan Perhutani KPH Madura itu dengan cara mediasi.

Zainal Arifin, kuasa hukum PT. Budiono Madura Bangun Persada mengakui ada upaya mediasi terkait kasus tersebut. Pihak Perhutani KPH Madura bersama perusahaan yang diduga menjadi dalang pengrusakan mangrove itu dipertemukan, Jumat (2/5/2025).

Namun, dari pihak Perhutani hanya dihadiri oleh staf. Dengan demikian, belum ada keputusan dari proses mediasi yang digelar salah satu ruang penyidik Polres Pamekasan tersebut.

Baca juga :  Kedai Reka Cipta Garam, StartUp Riset Pegaraman Siap Antarkan Garam Madura Bersaing di Kancah Global

“Dari Perhutani bukan kepalanya yang hadir, tapi staf. Jadi, isi pembahasan saat mediasi akan disampaikan kepada pimpinannya katanya,” ungkap Zainal.

Mediasi tersebut dilakukan agar kasus dugaan pengrusakan mangrove itu bisa diselesaikan melalui jalur restotative justice (RJ). Sebab, hukum di Indonesia memberikan ruang untuk menyelesaikan persoalan di luar jalur peradilan.

Apalagi, PT. Budiono Madura Bangun Persada hadir di Desa Tanjung bukan untuk mengeruk sungai hingga terjadi dugaan pengrusakan mangrove.

Perusahaan tersebut hadir untuk menggarap tambak garam. Namun, di tengah perjalanannya, para nelayan meminta kompensasi agar dibuatkan sungai sebagai tambat labuh perahu.

Baca juga :  Aniaya Adik Ipar Hingga Alami Luka Berat, Pria Di Pamekasan Masuk Bui

Atas permintaan tersebut, PT. Budiono Madura Bangun Persada melakukan normalisasi sungai. Namun nahas, normalisasi tersebut diduga menjadi pemicu kerusakan mangrove di lahan milik Perhutani KPH Madura.

“Melalui mediasi ini, agar diketahui apa yang diinginkan pelapor sehingga kami bisa memenuhi. Misalnya, harus ada ganti rugi, kami siap,” kata Zainal.

Pria berbadan tegap itu menyampaikan, proses hukum kasus dugaan pengrusakan mangrove itu tengah berjalan. Pihaknya menghormati proses hukum yang dilakukan penyidik Polres Pamekasan.

Namun, dia berharap agar upaya mediasi bisa berjalan seusai harapan. Mengingat, sungai yang dinormalisasi PT. Budiono Madura Bangun Persada bukan untuk kepentingan korporasi, melainkan kepentingan nelayan.

Baca juga :  Mahasiswa IAIN Madura Senang Dapat Ilmu dan Pengalaman Baru Selama Magang di Klik Madura

“Sungai itu kebutuhan nelayan, bukan kebutuhan kami. Banyak dari nelayan justru meminta agar dinormalisasi kembali agar perahu yang keluar masuk lebih nyaman,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komnas PPLH Madura Raya, Nor Faisal mengatakan, tidak semua kasus hukum bisa diselesaikan melalui mekanisme RJ. Ada kasus-kasus yang harus diselesaikan melalui meja peradilan.

Salah satunya, dugaan tindak pidana kejahatan lingkungan. Apalagi, terduga pelakunya adalah korporasi. “Kalau sampai diselesaikan melalui mekanisme RJ, tentu salah dan melabrak peraturan kapolri tentang RJ,” katanya.

Faisal berjanji akan terus mengawal kasus tersebut sampai tuntas. Para pelaku dugaan tindak pidana pengrusakan mangrove itu harus dihukum sesuai aturan yang berlaku. (pen)

Berita Terkait

RSUD Smart Pamekasan Perpanjang Kerja Sama Pendampingan Hukum dengan Kejari Pamekasan
Sinergi PLN UID Jatim Bersama Polres Pamekasan, Gelar Aksi Sosial untuk Rakyat
Puluhan Tahun Tak Tersentuh Perbaikan, Warga Pamekasan Sumbangan Perbaiki Jalan Penghubung Antar Kecamatan
Rekrutmen Pegawai RSU Mohammad Noer Pamekasan Diduga Tak Sesuai Prosedur
DKPP Pamekasan Dorong Penyerapan Tembakau Maksimal dan Harga Menguntungkan
Dinilai Tak Ada Iktikad Baik, Wali Murid Desak Yayasan Al-Uswah Kembalikan Uang Gedung Rp 8 Juta
Miris! Makanan Bumil dan Balita di Puskesmas Talang Siring Sering Basi
Dr. Ghazali Kembali Nakhodai Universitas Madura

Berita Terkait

Kamis, 10 Juli 2025 - 11:54 WIB

RSUD Smart Pamekasan Perpanjang Kerja Sama Pendampingan Hukum dengan Kejari Pamekasan

Kamis, 10 Juli 2025 - 10:49 WIB

Sinergi PLN UID Jatim Bersama Polres Pamekasan, Gelar Aksi Sosial untuk Rakyat

Kamis, 10 Juli 2025 - 03:22 WIB

Puluhan Tahun Tak Tersentuh Perbaikan, Warga Pamekasan Sumbangan Perbaiki Jalan Penghubung Antar Kecamatan

Rabu, 9 Juli 2025 - 09:21 WIB

Rekrutmen Pegawai RSU Mohammad Noer Pamekasan Diduga Tak Sesuai Prosedur

Rabu, 9 Juli 2025 - 08:31 WIB

Dinilai Tak Ada Iktikad Baik, Wali Murid Desak Yayasan Al-Uswah Kembalikan Uang Gedung Rp 8 Juta

Berita Terbaru