Jalan Pintas Pemekaran Madura Provinsi, Pengacara Senior: Desak Presiden Terbitkan Perppu!!

Avatar

- Jurnalis

Minggu, 21 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PAMEKASAN || KLIKMADURA – Musyawarah tokoh Madura yang digelar Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP) di Ballroom Hotel Azana Style Pamekasan, Jumat (19/7/2024) berlangsung hangat.

Sejumlah tokoh yang hadir sama-sama menyampaikan pendapat berkaitan dengan rencana pemekaran Madura.

Pengacara Senior, Marsuto Alfianto menyampaikan, Madura harus menjadi provinsi. Sebab, selama pulau garam masih menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur, maka empat kabupaten yang ada di dalamnya akan terus dirongrong kemiskinan.

Berdasarakan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Kabupaten Sampang menduduki peringat pertama kabupaten termiskin di Jawa Timur.

Baca juga :  Sisa Dua SPPG di Pamekasan Masih Berhenti Beroperasi

Kemudian, disusul Bangkalan dan Sumenep. Sementara Pamekasan, menduduki peringkat termiskin keempat dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur.

Alfian menyampaikan, harus ada langkah taktis agar Madura segera terwujud menjadi provinsi. Salah satunya, dengan menggalang konsensus dari seluruh stakeholder yang ada di Madura. ”Eksekutif dan legislatif harus ada kesepakatan bersama,” katanya.

Dijelaskan, kesepakatan bersama itu berbentuk pakta integritas yang ditandatangani secara resmi. Kemudian, dokumen tersebut diserahkan kepada wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Madura untuk dilanjutkan kepada presiden.

”Atas dasar hasil konsensus itu, presiden didesak menerbitkan perppu (peraturan pengganti undang-undang) agar pemekaran Madura menjadi provinsi segera terwujud,” katanya.

Baca juga :  Kadisdikbud Pamekasan Ajak Seluruh Siswa SD Ikuti Ajang SIGMA Plus Competition 2024

Pria yang juga Dirut CV. Jawara Internasional Djaya itu menyampaikan, UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemda menjadi tembok penghalang terbentuknya Madura provinsi.

Sebab, dalam UU tersebut, dijelaskan bahwa syarat menjadi provinsi minimal hanya terdiri dari lima kabupaten atau kota.

Namun, halangan terebut bisa teratasi bilamana presiden menerbitkan Perpuu. Dengan demikian, langkah taktis untuk mendesak presiden menerbitkan pengganti undang-undang itu harus segera dilaksanakan.

”Seluruh pemangku kebijakan, baik legislatif maupun eksekutif diminta tanda tangan pakta integritas, lalu sampaikan kepada presiden melalui anggota dewan perwakilan dari Madura,” tandasnya. (pen)

Baca juga :  Ingin Hasil Maksimal, DPRD Pamekasan Bahas Empat Raperda Melalui Pansus

Berita Terkait

Empat Abad Jejak Dakwah Syekh Bilfaqih, LPI ABFA Rawat Warisan Ulama Lewat Pawai Budaya
Lontarkan Kalimat Tak Pantas pada Jurnalis, Ahli Bahasa UNIRA Soroti Etika Komunikasi Ketua Yayasan Al-Uswah
Injak Al-Qur’an Saat Live TikTok, Pensiunan Guru di Pamekasan Resmi Jadi Tersangka
Puskesmas Tampojung Pregi Ingatkan Ancaman Hipertensi dan Diabetes, PHBS Harus Dimulai dari Rumah
Influenza Tipe A Mulai Diwaspadai di Pamekasan, Kapus Batumarmar Tekankan Vaksinasi dan Etika Batuk
Temui Bupati, Ulama Pamekasan Desak Enam Tempat Hiburan Ditutup Permanen
Batumarmar Borong Juara FTBI Jawa Timur 2026, Empat Bintang Juara Diarak Keliling Kecamatan
Polres Pamekasan Sita 6.900 Pil Y, Pria Asal Galis Ditangkap

Berita Terkait

Minggu, 1 November 2026 - 13:44 WIB

Empat Abad Jejak Dakwah Syekh Bilfaqih, LPI ABFA Rawat Warisan Ulama Lewat Pawai Budaya

Minggu, 1 November 2026 - 08:04 WIB

Lontarkan Kalimat Tak Pantas pada Jurnalis, Ahli Bahasa UNIRA Soroti Etika Komunikasi Ketua Yayasan Al-Uswah

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 06:53 WIB

Puskesmas Tampojung Pregi Ingatkan Ancaman Hipertensi dan Diabetes, PHBS Harus Dimulai dari Rumah

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 06:49 WIB

Influenza Tipe A Mulai Diwaspadai di Pamekasan, Kapus Batumarmar Tekankan Vaksinasi dan Etika Batuk

Jumat, 30 Oktober 2026 - 10:19 WIB

Temui Bupati, Ulama Pamekasan Desak Enam Tempat Hiburan Ditutup Permanen

Berita Terbaru