PAMEKASAN || KLIKMADURA – Aliansi Forum Masyarakat Intelektual (Famiki) menggelar audiensi dengan Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja (Diskop UKM dan Naker) Pamekasan, Senin (30/12/2024).
Para aktivis tersebut mempertanyakan program Wamira Mart yang dinilai tidak memberikan manfaat masyarakat dan pembangunan daerah.
Ketua Famiki, Ilham Fajar Shodiqi menyebut, Wamira Mart merupakan program gagal yang hanya menghabiskan anggaran miliaran rupiah. Bahkan, program tersebut dinilai tidak tepat sasaran dan tidak sesuai perencanaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan temuannya, produk lokal yang seharusnya mendominasi penjualan di Wamira Mart ternyata hanya sekitar 20 persen. Sementara, 80 persen lainnya adalah produk dari luar.
“Kenyataannya, Wamira Mart lebih banyak menjual produk luar dibandingkan produk lokal, ini sangat bertentangan dengan tujuan awal untuk memasarkan 60 persen produk lokal,” katanya.
Kepala Diskop UKM dan Naker Pamekasan, Muttaqin mengakui bahwa hingga saat ini program Wamira Mart masih belum berjalan maksimal.
Menurutnya, pihaknya hanya bertugas membangun fasilitas fisik. Sementara, pengelolaan manajemen diserahkan kepada PT Aneka Usaha Mekkasan Makmur (PT AUMM), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Pamekasan.
“Banyak Wamira Mart yang tidak beroperasi karena keterbatasan modal. Hanya yang memiliki modal saja yang berfungsi, itu pun hanya sebagian,” ujar muttaqin.
Dari total 58 Wamira Mart, sekitar 30 lebih tidak beroperasi akibat kurangnya modal. Ia menilai, jika tolok ukur keberhasilan adalah operasional sesuai target, maka program ini bisa dikatakan gagal.
“Kalau tolok ukurnya adalah keberhasilan Wamira Mart berjalan sesuai rencana, maka program ini bisa dikatakan gagal, kecuali jika bupati terpilih nanti bersedia melanjutkannya,” ucapnya.
Muttaqin juga menyinggung belum disahkannya rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait PT AUMM yang menjadi salah satu faktor penyebab Wamira Mart belum dikelola dengan baik.
“Raperda sudah dibuat, tetapi belum ada kejelasan apakah akan diselesaikan atau tidak. Ini menjadi salah satu faktor yang menghambat optimalisasi program Wamira Mart,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Ismail menjelaskan, pembahasan Raperda PT AUMM dikembalikan ke eksekutif karena banyak aspek yang perlu dievaluasi. Di antaranya, perencanaan bisnis dan audit aset.
“Proyeksi ke depan tidak jelas, rencana bisnis juga belum konkret. Maka dari itu, pembahasan di DPRD kami hentikan dan kami kembalikan ke eksekutif,” tandasnya. (bal/diend)
