Ketua Gelora Pamekasan Beberkan Dampak Krisis Fiskal, 95 Ribu Warga Tak Tercover UHC

- Jurnalis

Senin, 29 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Pamekasan, Mohammad Saedy Romli. (DOK. KLIKMADURA)

Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Pamekasan, Mohammad Saedy Romli. (DOK. KLIKMADURA)

PAMEKASAN || KLIKMADURA — Sebanyak sekitar 95 ribu masyarakat Kabupaten Pamekasan dikeluarkan dari kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditanggung pemerintah daerah.

Kebijakan tersebut diambil akibat keterbatasan fiskal yang tengah dialami Pemkab Pamekasan.

Berdasarkan data, jumlah masyarakat Pamekasan yang masuk dalam desil satu hingga lima tercatat sebanyak 535.866 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 460.824 jiwa tercover JKN Penerima Bantuan Iuran Nasional (PBI-N).

Sementara itu, kuota PBI Daerah (PBI-D) untuk tahun 2026 hanya tersisa 65.576 jiwa. Padahal, pada tahun sebelumnya jumlah PBI-D masih berada di kisaran 161 ribu jiwa.

Baca juga :  Pegadaian Syariah Pamekasan Disebut Menari Di Atas Penderitaan Nasabah Korban Penipuan

Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Pamekasan, Mohammad Saedy Romli menyampaikan, sekitar 95 ribu warga dikeluarkan dari kepesertaan BPJS Kesehatan karena kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan.

“Posisi UHC Pamekasan saat ini cut off atau nonprioritas karena Pemkab memiliki tunggakan sebesar Rp 43 miliar,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, kebutuhan anggaran UHC pada tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp 73 miliar. Dengan adanya tunggakan, total kebutuhan anggaran UHC tahun depan mencapai Rp 116 miliar.

“Di sisi lain, dana transfer ke daerah berkurang hingga Rp 243 miliar, terdiri dari TKD sebesar Rp 190 miliar dan DBHCHT sebesar Rp 53 miliar,” jelas pria yang juga menjabat Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Pamekasan tersebut.

Baca juga :  Mobil Pikap Bermuatan 23 Orang Terguling di Pamekasan, 4 Orang Sempat Alami Koma  

Meski demikian, Saedy menawarkan sejumlah solusi agar layanan kesehatan bagi masyarakat tetap terjaga. Salah satunya dengan mengajukan pengalihan segmen kepesertaan masyarakat desil satu hingga lima ke PBI Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang ditanggung pemerintah pusat.

Selain itu, ia mendorong Pemkab Pamekasan untuk mengadvokasi para pengusaha lokal agar mendaftarkan tenaga kerjanya ke segmen Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU-BU).

“Pemerintah juga harus lebih proaktif menjemput bola, terutama dalam melacak data masyarakat yang sudah meninggal agar tidak terus membebani APBD,” tegasnya.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan, Taufikurrahman, membenarkan adanya pengurangan kepesertaan UHC tersebut. Ia menyatakan, verifikasi dan validasi data akan terus dilakukan di lapangan secara berkala.

Baca juga :  Gelar Seminar Internasional, UIM Hadirkan Habib Alwi Bin Abdullah Alaydrus dari Yaman

“Kami mengikuti Surat Edaran Bupati terkait UHC. Jika masyarakat benar-benar tidak mampu, bisa mengajukan surat keterangan tidak mampu melalui kepala desa masing-masing,” ujarnya.

Menurutnya, data kepesertaan bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu, tergantung hasil pendataan di lapangan.

“Bisa saja ada yang meninggal atau kondisi lainnya. Itu yang terus kami perbarui,” pungkasnya. (enk/nda)

Berita Terkait

Ditahan Kasus Pengancaman dan Perusakan, Bos Rokok Marbol Terancam Lima Tahun Penjara
Politisi PBB Diduga Arogan Pukul Personel Satpol PP, Ketua DPRD Pamekasan Turun Tangan Mendamaikan
21 Kapus se-Pamekasan Ikuti Upacara HKN ke-62, Enam Puskesmas Raih Penghargaan
Peringati HKN ke-62, Pemkab Pamekasan Tekankan Sinergi dan Kolaborasi Pentahelix 
Setelah 4 Jam Kantor Bea Cukai Disegel, Kasus 917 Bal Rokok Ilegal Akhirnya Naik ke Penyidikan
Lahan Sekolah Rakyat Pamekasan Dipastikan Dibeli Tahun Ini, Pembangunan Ditargetkan Mulai 2027
Dugaan Malapraktik Tanam Benang Hidung Dokter ARZ Disorot, DPRD Pamekasan Bakal Panggil Dinkes dan IDI
Nama Hamid Tak Tercantum dalam Surat Kuasa, Eksepsi Diterima Hakim PN Pamekasan

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 12:57 WIB

Ditahan Kasus Pengancaman dan Perusakan, Bos Rokok Marbol Terancam Lima Tahun Penjara

Kamis, 19 November 2026 - 08:44 WIB

Politisi PBB Diduga Arogan Pukul Personel Satpol PP, Ketua DPRD Pamekasan Turun Tangan Mendamaikan

Kamis, 19 November 2026 - 08:26 WIB

21 Kapus se-Pamekasan Ikuti Upacara HKN ke-62, Enam Puskesmas Raih Penghargaan

Rabu, 18 November 2026 - 09:17 WIB

Setelah 4 Jam Kantor Bea Cukai Disegel, Kasus 917 Bal Rokok Ilegal Akhirnya Naik ke Penyidikan

Rabu, 18 November 2026 - 08:51 WIB

Lahan Sekolah Rakyat Pamekasan Dipastikan Dibeli Tahun Ini, Pembangunan Ditargetkan Mulai 2027

Berita Terbaru