SUMENEP, klikmadura.id – Masyarakat Dusun Tapakerbau, Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura terus melancarkan penolakan terhadap rencana pembangunan tambak garam. Salah satu alasan kuat mereka adalah pembangunan tambak garam itu akan memicu kerusakan hutang mangrove.
Posisi hutan mangrove seluas lebih kurang 1 hektare yang dimaksud itu sebagian besar berada di kawasan lahan ber-SHM atas nama Muhab, orang yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Gersik Putih.
“Seperti yang kita lihat bersama, di sana ada kawasan hutan mangrove diperkirakan seluas 1 hektar lebih, silakan dicek kembali ukuran pastinya. Jika pembangunan tambak jadi dilakukan, maka secara teori, hutan mangrove ini akan dihabisi,” kata Akik Suprapto, warga setempat, Sabtu (15/07/2023).
Akik menyampaikan, tidak mungkin hutan mangrove tetap dipelihara di dalam tambak. Padahal, jenis tumbuhan itu berfungsi sebagai penahan abrasi.
Akik berharap rencana pembangunan tambak garam di Gersik Putih benar-benar dikaji secara matang. Khususnya, terkait dampak positif dan negatifnya terhadap lingkungan.
Sebab, menurut kajian masyarakat, tambak itu dampaknya cukup besar pada mata pencaharian warga. Bahkan, berpotensi memicu terjadinya juga banjir rob yang kini semakin mencemaskan.
“Pemdes harus mampu menjawab secara teori dan membuat langkah kongkret terlebih dahulu, untuk mengantisipasi hal-hal berkaitan dengan dampaknya,” ujarnya.
Selama itu belum bisa dijawab secara meyakinkan dan belum diterima warga, kata Akik, sebaiknya tidak ada aktivitas apapun yang dapat memicu konflik sosial.
“Jangan biarkan warga berhadap-hadapan dengan orang luar. Ini sebenarnya kan kuncinya di Kades. Jangan sampai nama Sumenep tercoreng hanya karena Kades Gersik Putih sebagai kepanjangan tangan warga tidak bisa mengendalikan keadaan,” Tegasnya
“Bagaimana pun warga kampung Tapakerbau itu warganya. Sebagian warga Gersik Putih yang menolak itu juga warganya. Kok malah lebih melayani dan mengayomi warga lain, kan aneh itu,” pungkasnya. (fix/diend)
