SUMENEP || KLIKMADURA – Kejati Jatim turun gunung menindak lanjuti kasus dugaan mega korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep.
Pemeriksaan berskala besar dilakukan. Sebanyak 50 kepala desa (kades) dari 24 kecamatan diperiksa secara maraton, Rabu (21/5/2025). Berikut daftar kades yang diperiksa penyidik Kejati Jatim.
Kecamatan Ganding
- Kepala Desa Billapora Barat
- Kepala Desa Ketawang Karay
- Kepala Desa Ganding
Kecamatan Guluk-Guluk
- Kepala Desa Tambuko
- Kepala Desa Pordapor
Kecamatan Lenteng
- Kepala Desa Cangkreng
- Kepala Desa Daramista
- Kepala Desa Lenteng Barat
Kecamatan Talango
- Kepala Desa Padike
Kecamatan Manding
- Kepala Desa Manding Daya
- Kepala Desa Jabaan
Kecamatan Pasongsongan
- Kepala Desa Lebeng Barat
- Kepala Desa Pasongsongan
Kecamatan Rubaru
- Kepala Desa Banasare
- Kepala Desa Bunbarat
Kecamatan Nonggunong
- Kepala Desa Sokarami Temor
- Kepala Desa Rosong
Kecamatan Ambunten
- Kepala Desa Campor Barat
- Kepala Desa Belluk Raje
Kecamatan Arjasa
- Kepala Desa Gelaman
- Kepala Desa Pademan
Kecamatan Dasuk
- Kepala Desa Semaan
- Kepala Desa Nyapar
Kecamatan Kangayan
- Kepala Desa Tembayang
- Kepala Desa Batuputih
Kecamatan Pragaan
- Kepala Desa Prenduan
- Kepala Desa Pragaan
Kecamatan Saronggi
- Kepala Desa Talang
- Kepala Desa Tanjung
- Kepala Desa Talang
Kecamatan Batang-Batang
- Kepala Desa Tamidung
Kecamatan Bluto
- Kepala Desa Errabu
- Kepala Desa Palongan
Kecamatan Gayam
- Kepala Desa Karang Tengah
- Kepala Desa Kalowang
Kecamatan Sapeken
- Kepala Desa Tanjung Kiaok
- Kepala Desa Paliat
- Kepala Desa Sabunten
- Kepala Desa Saur Saebus
Kecamatan Raas
- Kepala Desa Guwa Guwa
- Kepala Desa Kropoh
- Kepala Desa Brakas
Kecamatan Gapura
- Kepala Desa Palo’loan
- Kepala Desa Batudinding
Kecamatan Dungkek
- Kepala Desa Romben Rana
- Kepala Desa Dungkek
Kecamatan Batuan
- Kepala Desa Babbalan
Kecamatan Giligenting
- Kepala Desa Bringsang
Kecamatan Kalianget
- Kepala Desa Karanganyar
- Kepala Desa Pinggir Papas
Untuk diketahui, kasus dugaan mega korupsi berjamaah itu diduga terjadi di berbagai daerah di Sumenep. Mulai dari daerah kepulauan hingga daratan.
Berbagai modus operandi diungkap oleh Kementerian PKP. Mulai dari pasangan suami istri sama-sama dapat bantuan, hingga dugaan adanya kongkalikong dengan pemilik toko.
Total anggaran Program BSPS Sumenep tahun anggaran 2024 itu mencapai Rp 109,80 miliar dengan jumlah penerima 5.490 untuk seluruh wilayah di Sumenep. (pen)
