SUMENEP || KLIKMADURA – Gerakan Pemuda Saobi (GPS) mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep segera memanggil dan mengevaluasi Kepala Desa Saobi, Kecamatan Kangayan, menyusul sejumlah persoalan tata kelola pemerintahan desa yang dipersoalkan warga.
Desakan itu disampaikan melalui aksi demonstrasi di depan Kantor DPMD Sumenep, Jumat (23/10/2026), sebagai bentuk protes atas lambannya tindak lanjut laporan yang sebelumnya telah disampaikan.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Fikri, menilai DPMD Sumenep belum menunjukkan langkah konkret dalam merespons laporan mengenai dugaan buruknya penyelenggaraan pemerintahan Desa Saobi.
Ia mempertanyakan keseriusan instansi tersebut dalam menindaklanjuti aduan yang berkaitan dengan akuntabilitas dan kredibilitas pemerintah di tingkat desa.
Menurut Fikri, terdapat sejumlah persoalan yang menjadi dasar tuntutan GPS, mulai dari ketidakjelasan realisasi normalisasi jalan hingga minimnya keterbukaan informasi anggaran desa.
Pihaknya juga menyoroti dugaan kepala desa yang jarang berada di wilayah tugasnya, sehingga memunculkan keresahan di tengah masyarakat.
Ia menjelaskan, warga sebelumnya telah berupaya membuka ruang komunikasi dengan pemerintah desa untuk meminta penjelasan mengenai berbagai persoalan tersebut. Namun, upaya itu dinilai belum membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat.
“Warga sempat meminta audiensi kepada kepala desa pada 9 Juli 2026, tetapi tidak dihadiri, sementara persoalan papan informasi APBDes yang tak kunjung tersedia juga belum mendapat tanggapan sampai hari ini,” kata Fikri, Jumat (23/10/2026).
Fikri menegaskan, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga menyangkut penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
Menurutnya, setiap anggaran yang bersumber dari negara harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia juga menilai keterbukaan informasi publik merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pemerintahan desa sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ketika informasi anggaran dan pelaksanaan pembangunan sulit diakses, ruang partisipasi serta pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan menjadi terbatas.
“Keterbukaan informasi anggaran dan kejelasan pelaksanaan pembangunan merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah desa kepada masyarakat. Ketika informasi sulit diperoleh, ruang pengawasan warga pun menjadi terbatas,” jelasnya.
GPS mengaku telah melayangkan surat kepada DPMD Sumenep pada 1 Oktober 2026 untuk meminta pembinaan dan evaluasi terhadap Kepala Desa Saobi.
Selanjutnya, pada 15 Oktober 2026, mereka kembali mendatangi kantor tersebut guna meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang telah disampaikan.
Namun, menurut Fikri, rangkaian komunikasi tersebut belum memberikan kepastian mengenai langkah konkret yang akan dilakukan DPMD Sumenep. Kondisi itu memicu kekecewaan GPS karena mereka menilai janji tindak lanjut semestinya disertai kejelasan tahapan dan tindakan penyelesaian.
Fikri menegaskan, tuntutan yang disampaikan GPS bukan dimaksudkan untuk mencampuri kewenangan pemerintah desa, melainkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menyebut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai salah satu landasan dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Di sisi lain, Fikri menduga terdapat persoalan di balik lambannya tindak lanjut DPMD Sumenep terhadap laporan GPS, meskipun dugaan tersebut belum disertai bukti yang dapat diverifikasi secara independen.
Dia juga mempersoalkan surat tuntutan yang menurutnya tidak ditandatangani pihak DPMD, sehingga mempertanyakan kepastian tindak lanjut atas aspirasi yang telah disampaikan.
“Dugaan kami semakin kuat ketika surat tuntutan saja tidak mau ditandatangani DPMD, lalu kapan kami bisa mendapatkan titik temu kalau seperti ini?,” katanya. (nda)
